KPK Pastikan 5 Pimpinan Tetap Bertugas

Reporter

Editor

Purwanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu 18 September, resmi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan lima pimpinan tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sampai ada pemberhentian oleh Presiden.

"KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami pastikan lima pimpinan KPK juga tetap sah dalam mengambil kebijakan sampai ada pemberhentian oleh Presiden," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Hal itu, lanjut Febri, mengacu pada Pasal 32 ayat (3) UU KPK, yaitu "pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia".

"Sedangkan terkait jangka waktu pimpinan memegang jabatan ditegaskan pada Pasal 34 UU KPK, yaitu 'pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'," kata Febri.

Ia menyatakan lima pimpinan KPK saat ini diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 133/P Tahun 2015 tentang pengangkatan pimpinan KPK masa jabatan Tahun 2015-2019 tertanggal 21 Desember 2015.

"Dengan demikian, terhitung sejak dilantik Presiden Republik Indonesia sejak 21 Desember 2015, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 21 Desember 2019 nanti. Sekaligus setelah itu pelantikan terhadap pimpinan KPK yang baru sebagaimana hasil yang telah dipilih oleh DPR RI akan diproses lebih lanjut," tuturnya.

Saat ini, kata dia, tugas-tugas penindakan dan pencegahan terus dilakukan KPK di bawah kepemimpinan satu orang ketua, yakni Agus Rahardjo dan empat wakil ketua, yaitu Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Alexander Marwata.

"Selain proses penyelidikan dan penyidikan baru, KPK juga akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pelarangan ke luar negeri, penggeledahan, penyitaan hingga penetapan tersangka baru hingga proses persidangan dan eksekusi karena pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti," ujar Febri.

Selain itu, ucap Febri, tugas pencegahan juga menjadi perhatian KPK dan sejumlah tim sedang tersebar di banyak daerah dan instansi yang melaksanakan fungsi "trigger mechanism" mendorong perbaikan sistem di lembaga-lembaga pusat ataupun daerah tersebut.

ANTARA






Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

6 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


DPR Gelar Rapim Bahas Surat Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli Pekan Depan

7 hari lalu

DPR Gelar Rapim Bahas Surat Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli Pekan Depan

Beredar kabar mantan jaksa, Johanis Tanak, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan I Nyoman Wara disusulkan Jokowi jadi pengganti Lili Pintauli.


Pengganti Lili Pintauli Bakal Diambil dari Lima Calon Pimpinan KPK yang Tak Terpilih

11 Juli 2022

Pengganti Lili Pintauli Bakal Diambil dari Lima Calon Pimpinan KPK yang Tak Terpilih

Lili Pintauli mundur sebagai Wakil Ketua KPK menjelang sidang etik kepadanya digelar. Terlilit kasus gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika.


Lili Pintauli Ajukan Pengunduran Diri dari KPK Sejak 30 Juni 2022

11 Juli 2022

Lili Pintauli Ajukan Pengunduran Diri dari KPK Sejak 30 Juni 2022

Tumpak menyatakan sidang kode etik gugur karena Lili Pintauli bukan lagi insan KPK, terhitung sejak Kepres Jokowi terbit.


Alasan Dewas Hentikan Sidang Etik Lili Pintauli: Bukan Lagi Insan KPK

11 Juli 2022

Alasan Dewas Hentikan Sidang Etik Lili Pintauli: Bukan Lagi Insan KPK

Lili Pintauli hari ini menyerahkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/P/2022 tertanggal 11 Juli beserta surat pengunduran dirinya.


Breaking News: Jokowi Setujui Pengunduran Diri Lili Pintauli, Dewas KPK Batalkan Sidang Etik

11 Juli 2022

Breaking News: Jokowi Setujui Pengunduran Diri Lili Pintauli, Dewas KPK Batalkan Sidang Etik

Tumpak menyatakan Lili Pintauli bukan lagi insan KPK, sehingga sidang kode etik tidak dapat dilakukan kepadanya.


IM57+ Minta Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara Selama Jalani Sidang Etik

11 Juli 2022

IM57+ Minta Lili Pintauli Dinonaktifkan Sementara Selama Jalani Sidang Etik

Sebagai pimpinan KPK, Lili Pintauli akan memutuskan naik atau tidaknya ekspose perkara gratifikasi. Padahal dia sendiri kena kasus gratifikasi.


Sidang Lili Pintauli Diskors, Dilanjutkan Pukul 12.00 dan Terbuka untuk Umum

11 Juli 2022

Sidang Lili Pintauli Diskors, Dilanjutkan Pukul 12.00 dan Terbuka untuk Umum

Lili Pintauli menjalani sidang kode etik hari ini atas dugaan menerima gratifikasi tiket MotoGP Mandalika.


IM57+ Desak Dewas Beri Sanksi Petinggi KPK yang Mengetahui Gratifikasi Lili Pintauli

11 Juli 2022

IM57+ Desak Dewas Beri Sanksi Petinggi KPK yang Mengetahui Gratifikasi Lili Pintauli

Dewas KPK harus menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Lili Pintauli, jika terbukti menerima gratifikasi. Pelanggaran etiknya dianggap berulang.


KPK Belum Terima Konfirmasi Pengunduran Diri Lili Pintauli Siregar

3 Juli 2022

KPK Belum Terima Konfirmasi Pengunduran Diri Lili Pintauli Siregar

Dewas KPK akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar pada Selasa lusa. Dikaitkan dengan gratifikasi nonton MotoGP Mandalika.