RUU Pertanahan: 2 Kementerian Belum Sepakat Pendaftaran Tanah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.

    Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan atau Komisi II Zainudin Amali menyebut pemerintah belum kompak ihwal Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan.

    Zainudin mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum satu suara.

    Menurut Amali, Komisi II DPR tinggal menunggu pemerintah satu suara untuk bisa mengesahkan RUU Pertanahan ini. "Tanya aja KLHK dan ATR. Mereka berdua berseteru, kami diseret-seret," kata Amali saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

    Menurut Amali, poin yang dipersoalkan kedua belah pihak adalah ihwal satu sistem administrasi pertanahan (single land administration system). Dia menyebut KLHK masih belum sreg dengan konsep single land administration system yang digagas dalam RUU tersebut.

    Dalam draf tanggal 9 September, tanah yang mencakup tanah negara, tanah ulayat atau sejenisnya yang dikuasai kesatuan masyarakat hukum adat.  Tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah oleh setiap perorangan atau badan hukum, dan hak lainnya yang berkaitan dengan tanah harus didaftarkan.

    Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak; dan atau penerbitan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Menyangkut tanah kesatuan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, hanya dilakukan pengukuran dan/atau pemetaan.

    Amali menyebut KLHK khawatir proses ini akan mengambil kewenangan mereka. "Padahal enggak. Di situ ada pasal yang mengatakan kalau kewenangan masing-masing sektor silakan. Masih enggak yakin juga," kata Amali.

    RUU Pertanahan belum mengatur jelas siapa yang akan menyelenggarakan pendaftaran tanah ini. Dalam Pasal 57, disebutkan bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Namun pada Pasal 59 ayat (2) tertulis bahwa basis data kawasan atau wilayah bersumber dari informasi yang dikelola beberapa kementerian, di antaranya kementerian bidang kehutanan, kementerian bidang pertanian, kementerian bidang kelautan, kementerian bidang energi dan sumber daya mineral.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan single land administration system memang berupa pengintegrasian data antarkementerian.

    "Kami hanya mengintegrasikan sistem informasi pertanahan kawasan dan wilayah itu, jadi nanti jelas batas-batas hutan, tidak overlapping gitu lho," kata Himawan kepada Tempo pada Rabu, 11 September 2019.

    Adapun pada Selasa, 17 September lalu, Himawan mengklaim kementerian-kementerian sudah satu suara untuk mengesahkan RUU Pertanahan di bulan ini. "Pemerintah satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disahkan,” kata Himawan kepada Tempo. Dia mengklaim, kesepakatan ini merupakan hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 12 September lalu.

    Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono belum merespons konfirmasi dari Tempo soal RUU Pertanahan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.