RUU Pertanahan: 2 Kementerian Belum Sepakat Pendaftaran Tanah

Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan atau Komisi II Zainudin Amali menyebut pemerintah belum kompak ihwal Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan.

Zainudin mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum satu suara.

Menurut Amali, Komisi II DPR tinggal menunggu pemerintah satu suara untuk bisa mengesahkan RUU Pertanahan ini. "Tanya aja KLHK dan ATR. Mereka berdua berseteru, kami diseret-seret," kata Amali saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

Menurut Amali, poin yang dipersoalkan kedua belah pihak adalah ihwal satu sistem administrasi pertanahan (single land administration system). Dia menyebut KLHK masih belum sreg dengan konsep single land administration system yang digagas dalam RUU tersebut.

Dalam draf tanggal 9 September, tanah yang mencakup tanah negara, tanah ulayat atau sejenisnya yang dikuasai kesatuan masyarakat hukum adat.  Tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah oleh setiap perorangan atau badan hukum, dan hak lainnya yang berkaitan dengan tanah harus didaftarkan.

Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak; dan atau penerbitan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Menyangkut tanah kesatuan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, hanya dilakukan pengukuran dan/atau pemetaan.

Amali menyebut KLHK khawatir proses ini akan mengambil kewenangan mereka. "Padahal enggak. Di situ ada pasal yang mengatakan kalau kewenangan masing-masing sektor silakan. Masih enggak yakin juga," kata Amali.

RUU Pertanahan belum mengatur jelas siapa yang akan menyelenggarakan pendaftaran tanah ini. Dalam Pasal 57, disebutkan bahwa pelaksanaannya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun pada Pasal 59 ayat (2) tertulis bahwa basis data kawasan atau wilayah bersumber dari informasi yang dikelola beberapa kementerian, di antaranya kementerian bidang kehutanan, kementerian bidang pertanian, kementerian bidang kelautan, kementerian bidang energi dan sumber daya mineral.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arif Sugoto mengatakan single land administration system memang berupa pengintegrasian data antarkementerian.

"Kami hanya mengintegrasikan sistem informasi pertanahan kawasan dan wilayah itu, jadi nanti jelas batas-batas hutan, tidak overlapping gitu lho," kata Himawan kepada Tempo pada Rabu, 11 September 2019.

Adapun pada Selasa, 17 September lalu, Himawan mengklaim kementerian-kementerian sudah satu suara untuk mengesahkan RUU Pertanahan di bulan ini. "Pemerintah satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disahkan,” kata Himawan kepada Tempo. Dia mengklaim, kesepakatan ini merupakan hasil rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 12 September lalu.

Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono belum merespons konfirmasi dari Tempo soal RUU Pertanahan ini.






Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

3 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

6 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

6 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

6 hari lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

6 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

8 hari lalu

Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

Partai Buruh menilai kriminalisasi terhadap petani mesti dihentikan. Sebab, mereka menyuarakan keresahan yang dialami petani selama ini.


Pemerintah Cekal Peneliti Asing Erik Meijaard dkk, Diminta Lapor pada Menteri KLHK

10 hari lalu

Pemerintah Cekal Peneliti Asing Erik Meijaard dkk, Diminta Lapor pada Menteri KLHK

KLHK juga meminta agar tidak melayani melayani permohonan kerja sama oleh Erik Meijaard dkk di tingkat tapak dalam kewenangan Kepala UPT.


KLHK dan Sinar Mas Siapkan Pusat Persemaian 10 Juta Tanaman di Sumatera Selatan

20 hari lalu

KLHK dan Sinar Mas Siapkan Pusat Persemaian 10 Juta Tanaman di Sumatera Selatan

KLHK turuti program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk secara total membangun 30 unit pusat persemaian di seluruh Indonesia.


Shopee bersama KLHK Tanam Bibit Pohon Kopi, Dukung Potensi Ekowisata Kampung Ciwaluh, Jawa Barat

32 hari lalu

Shopee bersama KLHK Tanam Bibit Pohon Kopi, Dukung Potensi Ekowisata Kampung Ciwaluh, Jawa Barat

Program ini merupakan contoh baik terkait sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat