Ada Pasal Picisan di RKUHP, DPR Dianggap Gagal Evaluasi KUHP Lama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan masih banyak pasal picisan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

    Ia menyebut Dewan Perwakilan Rakyat gagal mengevaluasi KUHP lama warisan Belanda.

    Adapun pasal yang ia maksud picisan adalah, pasal soal gelandangan, pasal pemberian alkohol kepada orang mabuk, dan pasal tentang peliharaan yang masuk pekarangan.

    “Jadi itu warisan Belanda. Di KUHP sebelumnya sudah ada tapi dimodifikasi sedikit di RKUHP dan dimasukkan lagi,” ujar Meidina di kantor Indonesian Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta, Jumat 20 September 2019.

    Meidina menilai hal ini bisa terjadi karena proses perumusan RKUHP tak berbasis evaluasi. Ia menilai hal ini tak sejalan dengan semangat yang digembar-gemborkan soal rekodifikasi, karena perumus gagal memilah pasal mana yang seharusnya hadir lagi di RKUHP dan yang tidak.

    Pasal soal gelandangan misalnya. Menurut Meidina persoalan ini sudah lama berkembang di hukum Indonesia. Saat ini, kata dia, peraturan soal gelandangan sudah diatur di tataran pemerintah daerah.

    Peraturan gelandangan, bisa jadi berbeda di tiap wilayah administratif. DKI Jakarta, contohnya, mengatur gelandangan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Tertulis di situ, gelandangan berhak mendapatkan fasilitas rehabilitasi di panti rehabilitasi.

    “Perumusan RKUHP gagal mengambil peran evaluasi, dinamika yang terjadi di hukum Indonesia dan masuk lah perumusan itu ke RKUHP tanpa adanya evaluasi,” kata Meidina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.