Imam Nahrawi Tersangka, KPK: Kemenpora Butuh Pembenahan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imam Nahrawi menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetap sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap KONI, Kantor Kemenpora, Jakarta,  Kamis, 19 September 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Imam Nahrawi menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetap sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap KONI, Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, JakartaSetelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi tersangka, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan banyak tata kelola di Kementerian tersebut yang harus diperbaiki.

    "Memang banyak sekali yang harus diperbaiki tata kelolanya di Kemenpora," kata Syarif di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis.

    Syarif pun lantas menyinggung soal aset-aset yang ada di Kemenpora, seperti pengadaan alat untuk persiapan pesta olahraga.

    "Tim pencegahan (KPK) akan segera turun, termasuk menyelamatkan aset-aset yang pernah ada beberapa kali pengadaan untuk persiapan pesta olahraga, alatnya itu datang setelah pesta olahraganya berlalu, seperti itu," kata Syarif.

    KPK menetapkan Menpora Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran (TA) 2018. Imam diduga menerima uang dengan total Rp 26,5 miliar.

    "Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI ke Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

    Imam Nahrawi dan Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.