Nurul Ghufron: 3 Poin Terberat, Termasuk Penyadapan Rawan Bocor

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Pimpinan (Capim) KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK bersama Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK selama dua hari dari 11 September hingga 12 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Pimpinan (Capim) KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK bersama Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK selama dua hari dari 11 September hingga 12 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Nurul Ghufron mengatakan dua dari tujuh poin perubahan dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua ketentuan yang berat untuk dilaksanakan oleh lembaga antirasuah itu.

    "Yang paling berat adalah KPK tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut, kemudian penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus seizin dewan pengawas, sehingga penegakan hukum dikembalikan pada prosedur pada umumnya," tuturnya ditemui di Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Kamis.

    Perbedaan dari aturan sebelumnya, yakni KPK tak memerlukan koordinasi dengan lembaga lain saat penyadapan. Penyadapan oleh KPK yang menjalankan kewenangan khusus, tak perlu izin dari Dewan Pengawas.

    "Kemungkinan kami agak kesulitan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena penyadapan harus meminta izin, sehingga potensi kebocoran sebelum OTT juga bisa terjadi," ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

    Meski aturan baru dirasa memberatkan, Ghufron mengaku siap menjalankan Undang-Undang KPK. Ia juga tidak keberatan dengan pengesahan perubahan yang menjadi kebijakan pemerintah dengan DPR.

    "Itu merupakan kebijakan negara yang dibentuk Presiden dan DPR, sehingga saya dan pimpinan KPK lainnya akan menjalankannya dan menegakkan aturan itu," katanya.

    Ghufron menjelaskan, perubahan UU KPK berdampak pada konsekuensi perubahan paradigma kinerja KPK ke depan. Ia ingin masyarakat memaklumi hal tersebut karena pimpinan KPK periode 2019-2023 akan menegakkan UU KPK yang baru.

    Pemerintah dan DPR telah menyepakti tujuh poin perubahan UU KPK, yakni: pembentukan dewan pengawas; kewenangan SP3 dan penghentian penuntutan; penyadapan harus seizin dewan pengawas, seluruh pegawai KPK adalah ASN, kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga lain, dan mekanisme penyitaan dan penggeledahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.