Draf RUU Pertanahan Rahasiakan Nama Pemilik Tanah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan orang dari Front Perjuangan Rakyat menggelar peringatan Hari Tani Nasional 2018 dengan melakukan long march dari Kedutaan Amerika Serikat menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Peringatan Hari Tani menjadi momentum terhadap perlawanan kaum tani dan seluruh rakyat terhadap program reforma agraria palsu milik pemerintahan Jokowi. TEMPO/Subekti.

    Ratusan orang dari Front Perjuangan Rakyat menggelar peringatan Hari Tani Nasional 2018 dengan melakukan long march dari Kedutaan Amerika Serikat menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Peringatan Hari Tani menjadi momentum terhadap perlawanan kaum tani dan seluruh rakyat terhadap program reforma agraria palsu milik pemerintahan Jokowi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nama pemilik hak atas tanah menjadi informasi yang dikecualikan dalam draf Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (9) draf per tanggal 9 September 2019.

    Dalam Pasal 45 ayat (8) tertulis bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data Pertanahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    "Informasi publik mengenai data Pertanahan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain: a. Daftar nama pemilik hak atas tanah; dan b. warkah," demikian tertulis dalam Pasal 45 ayat (9) draf tersebut.

    Ketentuan ini dinilai aneh oleh kelompok masyarakat sipil. Sebab, Fores Watch Indonesia (FWI) pernah menggugat soal hak guna usaha (HGU) ke Komisi Informasi Publik oleh pada Desember 2015. Mereka menggugat Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data HGU di Kalimantan.

    KIP pun menyatakan data HGU sebagai informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. KIP menyatakan HGU bukan merupakan data pribadi karena merupakan hak mengusahakan tanah yang penguasaannya pun ada pada negara.

    Menurut KIP, data yang harus tersedia dalam informasi HGU itu mencakup nama pemegang HGU, tempat atau lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.

    Kementerian ATR mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalah di PTUN, Kementerian ATR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, MA juga menolak permohonan Kementerian ATR.

    Manajer Advokasi dan Kampanye Forest Watch Indonesia Mufti Bari menyebut pasal pengecualian daftar nama pemilik hak tanah dalam RUU Pertanahan itu sebagai langkah mundur yang dilakukan Kementerian ATR. Dia menilai Kementerian ATR justru hendak membuat RUU yang bertentangan dengan putusan Mahkamah itu.

    "Sudah putusan MA, tapi kenapa justru malah diperkuat itu sebagai data tertutup. Artinya RUU Pertanahan sekarang jelas menyalahi peraturan dan putusan MA," kata Mufti kepada Tempo, Kamis, 19 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.