INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberi diskon alias memangkas besaran pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di Jawa Barat. Syaratnya, perusahaan tersebut memiliki sarana pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Jabar.
Gubernur Jawa, Ridwan Kamil, mengatakan hal itu saat menghadiri West Java Outlook Seminar bersama para investor Jepang di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019. Menurut dia, Pemprov Jabar terus berupaya untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan investasi di wilayahnya. Perusahaan yang akan diberi diskon adalah perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan SDM. Misalnya, membangun sarana pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/K), tempat ibadah, sarana kesehatan, tempat tinggal untuk pegawai, atau sarana pelatihan kerja untuk warga setempat.
"Maka barang siapa (perusahaan) yang menyediakan sarana pendidikan, pelatihan kerja, hingga sarana kesehatan, akan mendapat keringanan pajak," kata Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar.
Emil menambahkan potongan pajak akan semakin besar bagi perusahaan yang menyediakan layanan Research and Development (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan, yang memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
"Kenapa penting? Untuk menekan angka pengangguran. Sebab setelah dibedah, banyak yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat, ternyata bukan orang Jawa Barat," kata Emil.
"Maka saya minta perusahaan mempekerjakan dulu warga sekitar. Kalau skill (warga) belum mumpuni, sediakan pendidikan dan pelatihan. Sebagai gantinya kami beri potongan pajak," ujarnya, menegaskan.
Pemprov Jabar juga terus mendorong laju ekonomi inklusif sesuai visi Jabar Juara Lahir Batin dan melalui sejumlah program, di antaranya One Village One Company (OVOC) dan One Pesantren One Product (OPOP).
Emil mengatakan perusahaan bisa turut berpartisipasi pada program-program tersebut. Partisipasi itu bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan dan menekan perpindahan warga desa ke kota.
Emil juga menyoroti penggunaan dana corporate sosial responsibility (CSR). Menurut Emil, selama ini CSR tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak terdistribusikan kepada masyarakat secara tepat. Maka, Emil berusaha merangkul perusahaan untuk menyamakan persepsi pembangunan melalui forum Governor Club, termasuk bertujuan agar pimpinan perusahaan bisa menggulirkan CSR kepada sasaran yang tepat.
"Pemerintah daerah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus digarap, maka ayo, perusahaan bergabung bersama kami agar CSR tepat sasaran," kata Emil. (*)