DPR Revisi 3 Undang-Undang, Dianggap Kembalikan Lagi Orde Baru

Wadah Pegawai KPK bersama para aktivis antikorupsi melakukan aksi renungan dan malam di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Wadah Pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk "Pemakaman KPK" untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah merampungkan revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK, Undang-undang Pemasyarakatan, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menuai kritik, revisi ketiga Undang-undang ini pun dianggap akan membatasi hak-hak dasar publik dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Padahal, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu roh reformasi 1998, yang menandai berakhirnya era Orde Baru di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan perubahan sejumlah UU saat ini berpotensi mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru.

"Spiritnya melawan konstitusi, prosesnya tidak demokratis. Seperti ingin kembali ke Orde Baru," kata Firman dikutip dari Koran Tempo hari ini, Kamis, 19 September 2019.

Menurut Firman, lewat perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan DPR tiga hari lalu, pemerintah seakan-akan ingin mengontrol kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dia menyorot Pasal 1 ayat (3) yang mengatur KPK sebagai lembaga eksekutif dan Pasal 1 ayat (6) yang mengatur status pegawai KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Firman menilai dua ketentuan ini berpotensi membuat KPK tak lagi independen.

Berikutnya, ada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Meski menuai kritik karena substansi yang bermasalah dan proses tak transparan, DPR dan pemerintah sepakat akan mengesahkan RKUHP tersebut.

Salah satu pasal bermasalah dalam RKUHP adalah pasal tindak pidana korupsi (tipikor). DPR dan pemerintah berkukuh memasukkan pasal tipikor sebagai core crime.

Dalam RKUHP, ancaman pidana dan denda bagi koruptor jauh lebih ringan ketimbang yang sudah diatur dalam UU Tipikor. Misalnya pasal terkait perbuatan memperkaya diri. Dalam UU Tipikor, perbuatan ini diancam pidana penjara minimum empat tahun dan denda Rp 200 juta. Dalam RKUHP, ancaman minimumnya menjadi lebih ringan yakni dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Selain revisi UU KPK, ada pula perubahan terhadap Undang-undang Pemasyarakatan yang mempermudah ketentuan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi. Hasil revisi UU PAS ini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP itu mengatur salah satu persyaratan remisi bagi narapidana korupsi adalah kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, alias menjadi justice collaborator.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama Satrya Langkun menilai ketiga aturan ini seperti dibuat sepaket untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak cuma soal tiga UU tersebut, Tama juga menyinggung proses seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023.

Selain meloloskan calon yang dianggap bermasalah integritasnya, calon-calon terpilih juga diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Mereka umumnya menyatakan akan berfokus pada tindakan pencegahan ketimbang penindakan.

"Saya melihat ini menjadi paket yang membuat penanganan korupsi itu menjadi kejahatan yang tidak lagi prioritas dalam penanganan perkara," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

5 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

5 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

6 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

8 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

13 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

15 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

23 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

1 hari lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.