Tempo dan Anita Wahid Diserang Robot Siber Pro Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO

    Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian Drone Emprit mencatat tagar #TempoKacungKPK dicuitkan sebanyak 5,197 kali oleh robot pasukan siber prorevisi UU KPK yang kerap menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi media sosial. Sama halnya dengan Anita Wahid yang diserbu komentar-komentar negatif. 

    Peneliti Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Ismail Fahmi mengatakan serangan kepada Tempo dimulai sejak keluarnya sampul Majalah Tempo edisi 16 September 2019. “Dalam peta tagar itu bersamaan dengan #KPKCengeng,” kata Ismail, Rabu 18 September 2019.

    Drone Emprit menemukan skema untuk menyerang Tempo menggunakan cara Giveaway alias bagi-bagi hadiah. Akun @MenuWarteg adalah salah satunya. Akun ini membagi-bagikan voucher untuk akun-akun yang menanggapi serta meretweet dengan menyertakan tagar ##TempoKacungKPK. “Ini giveaway yang sama yang digunakan untuk menyerang KPK.”

    Akun @MenuWarteg kerap menulis “Giveaway Sore. 50K buat 2 orang yang beruntung. (Masing2 25K OVO/Gopay/Pulsa). RT & reply dengan domisili kamu + #KPKPATUHAturan.” Kemudian muncul penanggap cuitan ini. Pantauan Drone Emprit mendapati akun-akun asli, dan pengguna asli, namun ada pula akun robot.  

    Selain Tempo, ada pula putri ketiga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Anita Wahid, yang diserang oleh pasukan siber. Namun, menurut Ismail, serangan terhadap Anita menggunakan skema yang berbeda, yakni teknik swarming alias ramai-ramai menyerbu cuitan Anita dengan komentar-komentar negatif. 

    Anita Wahid memang tercatat oleh Drone Emprit sebagai pihak yang vokal membela KPK, serta menepis isu-isu miring soal lembaga antirasuah itu. Namun menurut Ismail, akun-akun yang membela KPK tenggelam di media sosial, karena bergerak secara sporadis. Tidak terorganisir seperti pasukan siber pendukung revisi UU KPK. “Mereka yang menolak, bergerak secara sporadis, karena memang gak ada yang mengorganisasikan,” kata Ismail.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.