Kabut Asap di Kepulauan Riau Makin Pekat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kabut Asap. shutterstock.com

    Ilustrasi Kabut Asap. shutterstock.com

    TEMPO.CO, JakartaKabut asap kini sudah mencapai Kepulauan Riau.
    Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam menyatakan jarak pandang di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) terus menurun karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat.

    "Kondisi saat ini jarak pandang mendatar, berkisar 2000 sampai dengan 4000 meter," kata Suratman, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, Rabu, 18 September 2019.

    "Kabut asap di Kepri sudah mengkhawatirkan masyarakat. Asap tidak sepenuhnya dari Kepri tetapi kiriman dari Sumatera dan Kalimantan," ujar Pelaksana tugas Gubernur Kepri Isdianto.

    Beberapa langkah disampaikan Isdianto diantaranya menyediakan sebanyak 600 ribu masker.

    Masker akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti murid sekolah atau warga yang berada di pasar. Selain itu Pemerintah Provinsi Kepri minta Pemda setempat maupun pihak swasta berpartisipasi membagikan masker kepada masyarakat.

    Isdianto juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan ruangan. Kondisi asap di Batam atau Kepri menunjukkan tidak sehat ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) berada di angka 170 hingga 226.

    Pemerintah akan melakukan pengecekan secara berkala kualitas udara di Kepulauan Riau sampai kondisi berada dalam keadaan normal. "Jika aktivitas terpaksa dilakukan di luar rumah atau gedung masyarakat diminta menggunakan masker," katanya.

    Selain itu ia juga meminta kepada masyarakat yang merasakan gangguan pernapasan agar melapor ke rumah sakit dan Puskesmas terdekat.

    "Kami, juga mengimbau kepada fasilitas kesehatan pro aktif kepada masyarakat terkena ISPA," katanya.

    Yogi Eka Sahputra


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.