Penyidikan Imam Nahrawi Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK Disahkan

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap untuk memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, di Widya Chandra III, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Dalam keterangannya, Imam berharap KPK tak bermain politik saat menetapkan dirinya menjadi tersangka kasus korupsi. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengalungkan status tersangka kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelum adanya revisi Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK meneken Surat Perintah Penyidikan untuk Imam pada 28 Agustus 2019.

"Penyidikan ini kami lakukan sebelum Revisi UU KPK diketok di Paripurna DPR," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 18 September 2019.

Febri mengatakan itu untuk menepis tuduhan bahwa penetapan tersangka terhadap Imam bernuansa politis gara-gara pengesahan revisi UU KPK. Padahal, DPR baru mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019. Penetapan Tersangka Imam Nahrawi dan Revisi UU KPK

Kata Febri, sudah sejak 28 Agustus penyidik KPK melakukan beberapa kegiatan terkait perkara ini, misalnya memeriksa dan menahan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum. Ulum ditahan KPK pada 11 September 2019. "Karena memang hasil penyelidikan sudah menyimpulkan bukti permulaan yg cukup telah terpenuhi," kata Febri.

Imam ditetapkan sebagai tersangka penerima duit korupsi sebanyak Rp26,5 miliar. Uang itu diduga berasal dari komitmen fee pencairan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2018, dan sumber yang terkait jabatan Imam sebagai Menpora dalam periode 2014-2018. KPK menyebut sebagian uang tersebut diterima Imam melalui Ulum selaku asisten pribadinya.

KPK membuka penyelidikan kasus ini sejak 25 Juni 2019. Imam sudah dipanggil sebanyak tiga kali, namun selalu tidak hadir.

Menanggapi kasusnya, Imam Nahrawi berjanji menaati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap tak ada nuansa politis dalam penetapan dirinya menjadi tersangka. Ia meminta KPK membuktikan tuduhannya. "Buktikan saja saya menerimanya, jangan menuduh sebelum ada bukti," kata dia di rumah dinasnya malam ini.






Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

29 Juni 2022

Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

Para pegawai dan penyidik eks KPK korban TWK menilai KPK saat ini telah dilumpuhkan dan dikerdilkan. Hnya menangani kasus korupsi kecil


Indeks Persepsi Korupsi Naik 1 Poin, KPK Diminta Soroti Korupsi Politik

26 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Naik 1 Poin, KPK Diminta Soroti Korupsi Politik

Seiring naiknya poin Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, KPK diminta mewaspadai korupsi politik dan penegakan hukum.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Komnas HAM Sebut Suara Kritis Masyarakat Masih Dibungkam

17 Januari 2022

Komnas HAM Sebut Suara Kritis Masyarakat Masih Dibungkam

Komnas HAM memaparkan banyak terjadi pembatasan berpendapat dalam isu pemberantasan korupsi.


Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

31 Desember 2021

Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partai-partai politik di Indonesia belum sepenuhnya bergerak sesuai aspirasi rakyat.


Ketua KPK Firli Paparkan 3 Kunci Sistem Pemberantasan Korupsi yang Ideal

26 Desember 2021

Ketua KPK Firli Paparkan 3 Kunci Sistem Pemberantasan Korupsi yang Ideal

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penting adanya komitmen seluruh pemimpin kementerian/lembaga untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.