Jadi Tersangka, Imam Nahrawi: Semoga Tak Politis

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi saat mengunjungi pelatnas dan venue boling di Komplek Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 31 Juli 2019. (foto: Dok. Kemenpora)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bermain politik saat menetapkan dirinya menjadi tersangka kasus korupsi. "Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis, saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum," kata Imam di rumahnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2019.

Kendati demikian, Imam enggan menduga-duga unsur di luar hukum yang dia tuduhkan kepada KPK. Ia mengatakan akan patuh dan mengikuti proses hukum yang ada. "Dan sudah barang tentu kami harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan Imam dan asisten pribadinya Imam Miftahul Ulim menjadi tersangka kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menduga selama periode 2014-2018 Ulum telah menerima Rp14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Sehingga total uang yang telah diterima Imam secara keseluruhan berjumlah Rp 26,5 miliar.

Menurut Alex sebagian uang itu diterima terkait pencairan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018. Selain itu, sebagian uang itu juga diduga diterima Imam sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Tugas Program Indonesia Emas dan terkait jabatan Imam Nahrawi lainnya di Kemenpora. "Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya," kata Alex.

Kasus korupsi dana hibah itu sebetulnya sudah lama terungkap. Pejabat Kemenpora dan KONI  yang terlibat dalam korupsi itu sudah divonis bersalah. Mulyana  yang menjabat sebagai Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, misalnya,   divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Dari persidangan, sebetulnya sudah bisa diperkirakan kasus dana hibah akan  Bermuara ke Menteri Nahrawi.






Piala Dunia Amputasi 2022: Timnas Indonesia Bakal Waspadai Inggris

1 jam lalu

Piala Dunia Amputasi 2022: Timnas Indonesia Bakal Waspadai Inggris

Piala Dunia Amputasi 2022 akan bergulir di Istanbul, Turki, pada 1-9 Oktober 2022.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Pesan Menpora saat Melepas Timnas Indonesia ke Piala Dunia Amputasi 2022

4 jam lalu

Pesan Menpora saat Melepas Timnas Indonesia ke Piala Dunia Amputasi 2022

Menpora Zainudin Amali melepas tim nasional sepak bola amputasi ke Piala Dunia Amputasi 2022 pada Selasa, 27 September 2022.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

7 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

7 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

7 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

8 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

8 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

9 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka