Soal Perubahan BIJB Kertajati, Wagub Jabar Minta Disepakati Bersama

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Soal Perubahan Nama BIJB Kertajati, Wagub Jabar Minta Disepakjai Bersama.

    Soal Perubahan Nama BIJB Kertajati, Wagub Jabar Minta Disepakjai Bersama.

    INFO JABAR — Menanggapi wacana penggantian nama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, minta masyarakat membuat kesepakatan bersama.

    Nama tokoh yang dijadikan nama bandara, kata Uu, bisa BJ Habibie atau tokoh lain seperti Abdul Halim dari Majalengka dan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. "Nama-nama tokoh daerah seperti Abdul Halim atau Sunan Gunung Jati bisa dipertimbangkan, silakan kita bicarakan bersama," kata Uu disela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Rabu, 18 September 2019.

    Wacana pergantian nama BIJB Kertajati bermula dari petisi online yang meminta pergantian nama BIJB Kertajati menjadi Bandara BJ Habibie. Menurut Uu, pergantian nama BIJB Kertajati menjadi Bandara Internasional BJ Habibie, bisa dipertimbangan. Pertama, presiden ketiga Indonesia tersebut berkontribusi besar terhadap perkembangan dirgantara Indonesia dan Jawa Barat.

    BJ Habibie, kata Uu, sukses membuat pesawat terbang CN-235. "Nama BJ Habibie, selain sebagai bentuk penghormatan dan Bapak Penerbangan Indonesia juga memiliki kaitan dengan Jabar," katanya.

    Di tempat terpisah, Uu mengajak para konsultan yang tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) untuk berkontribusi membangun Jabar. "Inkindo Jabar harus berkolaborasi dengan kami (Pemerintah Daerah Provinsi) untuk mengakselerasi pembangunan di Jabar," kata Uu saat meresmikan pencanangan pembangunan Gedung Sekretariat Inkindo Jabar, di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

    Kolaborasi ini, lanjut Uu, bisa mewujudkan konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintahan, media) yang menjadi metode Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar dalam membangun Jabar di berbagai sisi. (*) 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.