Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menhan Ryamizard: Agama Manapun Melarang Ada Negara dalam Negara

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Gestur Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu (tengah) saat hadir pada Silaturahmi Purnawirawan TNI di Gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Gestur Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu (tengah) saat hadir pada Silaturahmi Purnawirawan TNI di Gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Papua adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari NKRI sampai kapanpun, sampai dunia ini tenggelam. Kalau ada orang ingin memisahkan diri dari NKRI itu hanya mengkhayal. Itu tidak perlu karena buang-buang tenaga," kata Ryamizard saat memberikan Pembekalan Bela Negara kepada masyarakat di Desa Babrongko Umandrow, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut dia, membela suatu negara merupakan hal yang diwajibkan oleh setiap agama. "Agama manapun akan melarang mendirikan sebuah negara di dalam negara atau memberontak," tegas Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengingatkan bahwa Papua ini adalah bagian sah dari NKRI yang sudah berusia 74 tahun.

"Ini tugas kita bersama. Sebagai duta-duta bela negara, saudara bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI selamanya. Kobarkan terus di dada kalian NKRI dan Pancasila harga mati," kata Menhan.

Pancasila adalah perekat bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Papua ini, dari Pulau Rote hingga Pulau Miangas. Perekatnya adalah Pancasila.

Ryamizard kembali menegaskan bahwa Pancasila adalah Indonesia itu sendiri, mengganti Pancasila berarti mengganti Indonesia. Pancasila akan timbul dan tenggelam bersama negara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hancurnya Pancasila adalah hancurnya negara," tuturnya.

Oleh karena itu, sudah menjadi kesepakatan dan tugas bersama untuk selalu menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai identitas bangsa yang harus selalu tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah ideologi negara yang sudah final dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kita semua harus bangga dengan Pancasila," jelas Menhan.

Pancasila telah terbukti ampuh mempersatukan beribu-ribu perbedaan mulai dari suku bangsa, budaya, ras dan agama.

"Ini merupakan ideologi yang ajaib dan hebat. Karena itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjaga Pancasila," tutur Ryamizard Ryacudu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

4 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

5 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

9 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.