KPK Sebut Imam Nahrawi Terima Rp 26,5 M untuk Kepentingan Pribadi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpora Imam Nahrawi, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tiga orang saksi salah satunya Menpora Imam Nahrawi. TEMPO/Imam Sukamto

    Menpora Imam Nahrawi, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tiga orang saksi salah satunya Menpora Imam Nahrawi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Imam diduga menerima suap dengan total Rp 26,5 miliar.

    "Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Rabu, 18 September 2019.

    Alex menjelaskan sebagian uang itu diduga diterima Imam melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Jumlah uang yang diduga diterima Imam melalui Ulum berjumlah Rp 14,7 miliar selama rentang waktu 2014-2018.

    Ulum juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menyangka Imam menerima uang sejumlah Rp11,8 miliar tanpa perantara selama 2016-2018.

    Alex mengatakan KPK menduga seluruh uang tersebut berasal dari komitmen fee pengurusan proposal dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018.

    Selain itu, sumber penerimaan uang oleh Imam diduga juga berasal saat kader Partai Kebangkitan Bangsa ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Pelaksana Program Indonesia Emas. "Dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatannya selaku Menpora," kata Alex.

    Alex menuturkan penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara suap dana hibah dari Kemenpora ke KONI tahun 2018. Dalam perkara itu, KPK menjerat 2 pejabat KONI dan 3 pejabat Kemenpora.

    Lima orang itu adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E. Awuy. Dari pihak Kemenpora, Deputi IV Kemenpora, Mulyana, dan dua pejabat pembuat komitmen Eko Purnomo dan Adi Triyanto juga dijadikan terdakwa.

    Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Ending 2 tahun 8 bulan penjara dan Johny 1 tahun 8 bulan penjara. Hakim menyatakan keduanya terbukti menyuap Mulyana dengan 1 unit Toyota Fortuner dan uang Rp 300 juta. Selain itu, Mulyana diberikan kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta. Selain itu, Hamidy juga memberikan uang Rp 215 juta kepada Adhi Purnomo dan Eko Triyanta.

    Dalam putusannya, hakim juga meyakini Ending telah memberikan uang Rp 11,5 miliar kepada pihak Kemenpora melalui, staf pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Dalam dakwaan jaksa KPK, Ulum disebut sebagai pihak yang mengatur persenan potongan dana hibah yang diberikan kepada KONI. Dalam beberapa kesempatan, Imam dan Ulum membantah telah menerima uang itu.

    Terbongkarnya kasus Imam Nahrawi merupakan bukti keberanian dan keberhasilan KPK. Selain Imam, sebelumnya   Menteri Sosial Idrus Marham  juga ditangkap KPK.   Indonesia Corruption Watch  mencatat juga KPK telah menangkap  23 anggota DPR  dalam lima tahun terakhir. Kasus Imam merupakan satu contoh mutakhir  Kenapa KPK akhirnya Dijinakkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.