Wiranto Komentari Pemilihan Dewan Pengawas KPK

Reporter

Editor

Purwanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan tokoh Papua di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil untuk menentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasca revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR, Wiranto mengatakan pembahasan kedua opsi ini masih berlanjut.

"Hanya sekarang masih ada dua versi, (pemilihan Dewan Pengawas) hanya (oleh) presiden tanpa pansel, ada yang tetap pakai pansel," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.

Wiranto tak sepakat kehadiran Dewan Pengawas dimaknai sebagai bentuk pelemahan KPK. Ia mengatakan sebagai sebuah lembaga, wajar jika dibentuk tim pengawas untuk menilai kinerjanya. Ia menyamakan fungsi Dewan Pengawas KPK dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengawasi kinerja Kepolisian.

Dalam pemilihan anggotanya, Kompolnas menggunakan panitia seleksi (Pansel) khusus. Wiranto juga mengatakan layaknya pemilihan anggota Kompolnas, pemilihan Dewan Pengawas juga akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

"Tapi presiden yang menentukan, karena ranahnya eksekutif. Eksekutif tertinggi adalah presiden. Maka kemudian presiden-lah yang mengntukan Dewan Pengawas itu siapa," kata Wiranto.

Kehadiran Dewan Pengawas menjadi salah satu poin krusial dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran Dewan Pengawas dinilai akan banyak menghambat kinerja KPK dalam menindak pelaku korupsi. Meski begitu, poin ini tetap disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kemarin, DPR secara resmi telah mengesahkan Revisi Undang-Undang anti rasuah tersebut.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

13 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

23 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.