Wiranto Komentari Pemilihan Dewan Pengawas KPK

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan tokoh Papua  di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan tokoh Papua di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil untuk menentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasca revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh DPR, Wiranto mengatakan pembahasan kedua opsi ini masih berlanjut.

    "Hanya sekarang masih ada dua versi, (pemilihan Dewan Pengawas) hanya (oleh) presiden tanpa pansel, ada yang tetap pakai pansel," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.

    Wiranto tak sepakat kehadiran Dewan Pengawas dimaknai sebagai bentuk pelemahan KPK. Ia mengatakan sebagai sebuah lembaga, wajar jika dibentuk tim pengawas untuk menilai kinerjanya. Ia menyamakan fungsi Dewan Pengawas KPK dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengawasi kinerja Kepolisian.

    Dalam pemilihan anggotanya, Kompolnas menggunakan panitia seleksi (Pansel) khusus. Wiranto juga mengatakan layaknya pemilihan anggota Kompolnas, pemilihan Dewan Pengawas juga akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

    "Tapi presiden yang menentukan, karena ranahnya eksekutif. Eksekutif tertinggi adalah presiden. Maka kemudian presiden-lah yang mengntukan Dewan Pengawas itu siapa," kata Wiranto.

    Kehadiran Dewan Pengawas menjadi salah satu poin krusial dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran Dewan Pengawas dinilai akan banyak menghambat kinerja KPK dalam menindak pelaku korupsi. Meski begitu, poin ini tetap disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kemarin, DPR secara resmi telah mengesahkan Revisi Undang-Undang anti rasuah tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.