Komisi III DPR Bahas Drop Pidana Janji Nikah RKUHP di Forum Lobi

Reporter

Editor

Purwanto


TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi III DPR RI setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang perzinahan, sesuai permintaan dari pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi pasal 418 untuk dilakukan drop perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, dalam forum lobi, ada catatan dari dua fraksi yaitu Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrat yaitu yang berkaitan dengan reformulasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan Tingkat I terhadap RKUHP.

Karena itu menurut dia bisa disepakati bahwa catatan tersebut menjadi bagian dari usulan pemerintah untuk masuk dalam indeks catatan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Pasal 418 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihapus, karena ditakutkan disalahgunakan dalam penerapannya.

"Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi III DPR membahas RKUHP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, apabila pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Dia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker tersebut dan didrop dalam RKUHP.

"Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," ujarnya.

Dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3

Pasal 418 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

6 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

22 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

27 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

29 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

29 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

34 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

35 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

35 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

35 hari lalu

Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

Mahfud Md mengatakan, sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti.


Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

42 hari lalu

Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

Arsul Sani berjanji akan berupaya agar Dewan Pers ikut dalam RDPU Komisi III saat membahas RKUHP.