Menkumham Minta Pasal Soal Janji Menikahi di RKUHP Dihapus

Editor

Purwanto

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 September 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat I Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini. Namun setelah mendengar laporan panitia kerja, Menteri Hukum dan HAM mengusulkan penghapusan Pasal 418 dari draf RKUHP itu.

"Tanpa membahas lebih dalam, pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," kata Yasonna di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Yasonna mengatakan usulan ini hasil masukan dari beberapa pihak. Dia mengaku belum sempat berdiskusi dengan dua pakar hukum perumus RKUHP, yakni Muladi dan Harkristuti Harkrisnowo.

Dia khawatir pasal ini akan menjadi alat pemerasan dari satu pihak ke pihak lainnya. "Takut nanti sama seperti pasal tentang narkoba, memiliki, yang sering dikaitkan dengan para penegak hukum antara pemakai dan kurir," ujarnya.

Pasal 418 ayat (1) berbunyi, "Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori 3."

Pasal 418 ayat (2) berbunyi, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori 4."

Karena adanya usulan ini, Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsudin menghentikan sidang sementara selama 20 menit. "Saya menawarkan kita untuk masuk dalam forum lobi dulu sebelum kita terbuka dalam pembahasan-pembahasan ini secara teknis yuridisnya nanti," kata Aziz.

Setelah disepakati, Aziz mengundang pemerintah dan pimpinan fraksi masuk ke ruang pimpinan Komisi Hukum untuk forum lobi.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

6 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

7 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

14 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

16 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

16 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

17 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

17 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

18 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

18 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

18 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.