Pusako Usul MURI Beri Rekor ke DPR Terkait Cepatnya Revisi UU KPK

Reporter

Editor

Purwanto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas menyindir cepatnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK) oleh DPR. Peneliti Pusako Charles Simabura mengatakan DPR patut diberikan penghargaan oleh Museum Rekor Dunia dan Museum Rekor Indonesia.

"Saya mengusulkan kepada Museum Rekor Indonesia, jika perlu Guinness World of Record untuk memberikan penghargaan sebagai UU (revisi UU KPK) tercepat," kata Charles dalam diskusi, di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2019.

Ia mengusulkan kepada Direktur MURI, Jaya Suprana untuk memberikan rekor kepada DPR dan pemerintah karena pengesahan RUU KPK sebagai UU tercepat sepanjang sejarah legislasi Indonesia. "Sudah tidak ada bantahan lagi bahwa ini suatu proses yang sangat cacat formal, bagi kami ini inkonstitusional," ujar dia.

Berdasarkan catatan Tempo, sejak munculnya usul pembahasan usul revisi UU KPK hingga disahkan dalam paripurna, perjalanan revisi ini mulus dan berlangsung kilat, pembahasannya hanya memakan waktu 13 hari.

Awalnya, rapat paripurna menyepakati UU KPK sebagai RUU inisiatif pada Kamis, 5 September 2019. Agenda itu tiba-tiba muncul tanpa gembar-gembor pembahasan kembali revisi UU KPK, sejak ditolak keras pada 2017 silam.

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR, Irmadi Lubis mengakui, sejak awal rapat Baleg membahas usul revisi UU KPK ini memang dadakan. "Rapat di Baleg mendadak. Rapatnya tertutup," ujar Irmadi, beberapa waktu lalu.

Setelah rapat Baleg digelar, rapat Bamus dan rapat paripurna secara maraton digelar. Pembahasan revisi Undang-Undang KPK di Badan Legislasi mulai digeber sejak Kamis pekan lalu. Rapat perdana bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly digelar untuk mendengarkan pandangan pemerintah. Rapat itu terkesan mendadak dan ditutup-tutupi. Awak media baru mengetahui adanya rapat tersebut sepuluh menit sebelum dimulai.

Pembahasan di Badan Legislasi kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Dalam rapat tertutup itu, pemerintah dan DPR menyepakati 34 poin revisi. Sejumlah pasal yang diloloskan dianggap melemahkan KPK. Di antaranya soal penyebutan KPK sebagai lembaga eksekutif, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara, dan
penyadapan yang harus dilakukan melalui izin dewan pengawas.

Dua hari lalu, Badan Legislasi kembali mengebut pembahasan revisi undang-undang komisi antirasuah. Rapat yang kembali digelar tertutup itu merampungkan pembahasan seluruh pasal. Secara umum, DPR menyatakan sepakat dengan semua Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan pemerintah.

Pada akhirnya, revisi UU KPK dibawa ke rapat paripurna, kemarin, untuk disahkan menjadi undang-undang. Wajah para anggota Komisi Hukum tampak sumringah usai undang-undang tersebut disahkan. Sementara itu, sejumlah pegiat antikorupsi menggelar aksi simbolik pemakaman di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2019.

Pegawai KPK, pegiat anti-korupsi, hingga mahasiswa Universitas Indonesia yang ikut dalam aksi, terlihat menangis ketika nisan bertuliskan "RIP KPK 2002-2019" dibawa ke lobby gedung untuk ditaburi bunga. Di akhir aksi, sejumlah orang terlihat saling berpelukan dan menangis.

Puisi Widji Thukul berjudul Bunga dan Tembok menggema di tengah isak tangis tersebut. "Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya"

DEWI NURITA






Gojek Santuni 1.055 Anak Yatim Jakarta Selatan, Kegiatan Gopay Masuk Rekor MURI

35 hari lalu

Gojek Santuni 1.055 Anak Yatim Jakarta Selatan, Kegiatan Gopay Masuk Rekor MURI

Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin mengapresiasi Gojek Peduli Anak Yatim (Gopay) yang meraih rekor MURI dengan santuni 1.055 anak yatim.


Hyundai Masuk Rekor MURI di GIIAS 2022, Cetak Sejarah Apa?

43 hari lalu

Hyundai Masuk Rekor MURI di GIIAS 2022, Cetak Sejarah Apa?

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dilaporkan telah menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada ajang.


Dosen Universitas Pancasila Masuk MURI untuk Riset Polyherbal Obat Covid-19

20 Juli 2022

Dosen Universitas Pancasila Masuk MURI untuk Riset Polyherbal Obat Covid-19

Dosen Universitas Pancasila ini menyebut produk lulus uji etik sesuai standar Code Ethics of World Medical Association. Dapat catatan peneliti lain.


Jaya Suprana Berharap Anies Baswedan Jadi Presiden

16 Juli 2022

Jaya Suprana Berharap Anies Baswedan Jadi Presiden

Pendiri Museum Rekor Indonesia atau MURI, Jaya Suprana, berharap agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia


Benteng Baubau Terluas di Dunia, Begini Kisahnya

16 Juni 2022

Benteng Baubau Terluas di Dunia, Begini Kisahnya

Benteng Baubau di Sulawesi Tenggara mendapat catatan MURI pada 2006 sebagai benterng terluas sedunia. Menparekraf Sandiaga Uno menyambanginya.


Menengok Patung Budha Berbaring Terbesar di Indonesia di Trowulan

11 Juni 2022

Menengok Patung Budha Berbaring Terbesar di Indonesia di Trowulan

Maha Vihara Mojopahit, dengan patung Budha berbaring besar merupakan Buddhist Centre dengan aura warisan Prabu Majapahit dengan bangunan khas Jawa.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.