Walhi: Jokowi Harusnya Tak Sekedar Ancam Copot Kapolda. Tapi...

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa, 17 September 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa, 17 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Fandi Rahman, menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah mengatakan akan mencopot Kapolda dan Pangdam jika gagal atasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

    “Ketika dia ke sana enggak ngomong sama sekali. Dia cuma ngomong kecewa pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik,” kata Fendi di kantor Walhi Nasional, Jalan Tegal Parang, Jakarta, Rabu 18 September 2019.

    Meski demikian, ia mengaku mengapresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan polri dan TNI selama ini. Menurut dia, sedikit keliru apabila Jokowi hanya mengancam aparat, namun membiarkan korporasi pemilik konsesi lahan gambut yang terbakar.

    Ia mengharapkan, setidaknya pemerintah dapat menindak perusahaan-perusahaan yang berulang kali lahannya terbakar. “Tidak mungkin negara tak bisa memantau (lahan konsesi perusahaan yang terbakar) dari 2015 sampai 2019,” kata dia.

    Jokowi sebelumnya mengancam akan mencopot Kapolda dan Pangdam yang tak bisa mengatasi karhutla. Jokowi mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di Istana Negara, Selasa 6 Agustus 2019.

    "Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.