Walhi Sindir Jokowi yang Tak Pakai Masker Pantau Karhutla Riau

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa, 17 September 2019. Jokowi mengklaim pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa, 17 September 2019. Jokowi mengklaim pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengunjungi titik api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau tanpa mengenakan masker.

    Walhi menilai hal tersebut hanya gimik untuk menunjukkan Riau sehat. “Saat beliau datang dengan tanpa memakai masker seakan-akan Riau itu sehat. Tapi ketika pulang kondisinya seperti ini,” kata Eksekutif Daerah Walhi Riau Fendi Rahman di kantor Walhi Nasional, Jalan Tegal Parang, Jakarta, Rabu 18 September 2019.

    Menurut Fendi, setelah kunjungan Jokowi, Riau tak juga membaik. Menurut data confidence atau hitungan untuk sebaran titik panas, menunjukkan angka 91 persen.

    Fendi mengatakan, justru sebelum kedatangan Jokowi, tingkat confidence Riau pernah lebih baik. “Dua hari sebelum kedatangan presiden kondisi hotspot di Riau itu berkisar di confidence itu di angka 70,” tuturnya.

    Presiden Jokowi kemarin meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa, 17 September 2019. Tanpa menggunakan masker, Jokowi beserta sejumlah pejabat tampak berdiri di atas lahan gambut yang sudah terbakar habis.

    Dalam kunjungannya kemarin, Jokowi meminta komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya Karhutla. Menurut dia, komitmen pencegahan ini amat penting.

      


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.