Ridwan Kamil Dorong Arsitek Proaktif di Industri 4.0

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menghadiri acara peringatan HUT ke-60 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Dago Tea House, Kota Bandung, Selasa malam, 17 September 2019.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menghadiri acara peringatan HUT ke-60 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Dago Tea House, Kota Bandung, Selasa malam, 17 September 2019.

    INFO JABAR — Industri 4.0 menjadi tantangan bagi arsitek sehingga harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang berubah secara dinamis. Arsitek Indonesia harus memiliki semangat inklusivitas.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan hal itu saat menghadiri acara peringatan HUT ke-60 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Dago Tea House, Kota Bandung, Selasa malam, 17 September 2019.

    Menurut Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar, tantangan zaman makin besar di zaman yang serba dinamis ini adalah arsitek harus aktif mengikuti perkembangan industri 4.0. Tidak bisa menunggu, tetapi juga proaktif.

    “Dimensi-dimensi baru harus juga bisa diadaptasi. Ada isu 4.0, ada isu inklusif, Architecture Without Walls ini saya kira salah satu semangat bahwa yang harus dilayani arsitek. Tidak hanya mereka yang mampu membayar tapi juga pihak-pihak yang berkesusahan,” kata Emil.

    Sebagai orang yang memiliki latar belakang arsitek, Emil mengajak para arsitek Indonesia untuk memiliki semangat inklusivitas. Dengan begitu, mereka dapat menjawab tantangan zaman pada masa depan karena profesi yang akan bertahan pada masa depan merupakan profesi yang bersifat problem solving.

    “Satu hal yang jadi renungan saya, profesi arsitek adalah profesi yang umurnya panjang. Dalam revolusi industri 4.0, di mana pekerjaan-pekerjaan rutin akan digantikan oleh robot, oleh hitungan Internet, oleh artificial intelegent, oleh Internet of Think (IOT), dan seterunsya,” katanya.

    “Yang bertahan dalam revolusi besar di 4.0 ini adalah profesi-profesi yang problem solving profession,” ucap Emil. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.