DPR Belum Satu Suara soal RUU Pertanahan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama pemerintah telah menandatangani kesepakatan membawa revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) ke rapat paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Selasa malam, 17 September 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama pemerintah telah menandatangani kesepakatan membawa revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS) ke rapat paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Selasa malam, 17 September 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali membenarkan akan menggelar rapat panitia kerja dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Amali mengatakan rapat itu digelar untuk mendengar pandangan-pandangan dari pemerintah.

    Dia pun membuka kemungkinan mendukung pengesahan RUU Pertanahan tersebut, meski sebelumnya mayoritas fraksi menolak. "Ya kalau pemerintah memerlukan, kami akan lihat nanti," kata Amali kepada Tempo, Rabu, 18 September 2019.

    Amali mengatakan, pemerintah pada Senin pekan lalu, 9 September sebenarnya berniat mengambil keputusan tingkat I. Namun niat itu urung dilakukan karena mayoritas fraksi ingin mendalami terlebih dulu.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan fraksinya membuka peluang mendukung pengesahan RUU Pertanahan. Namun dia ingin seluruh fraksi sepakat tanpa kecuali. "Tapi kami enggak ngoyo harus selesai. Kami tetap ya kesepakatan semua. Semua fraksi harus sepakat. Saya tidak mau ada lonjong, harus bulat," kata dia.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai draf RUU Pertanahan ini masih perlu dikaji matang. Arif pun berujar partainya ingin menunda pengesahan rancangan UU ini ke periode selanjutnya.

    "Fraksi PDIP berpandangan ditunda, jangan di akhir bulan ini. Kami serahkan kepada DPR periode berikutnya tapi tetap menjadi prioritas," ujar Arif kepada Tempo.

    Arif mengatakan, PDIP ingin mengkaji terlebih dulu dan memastikan RUU Pertanahan tak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

    Saat ini, kata dia, RUU Pertanahan bahkan tak lebih maju dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. "Justru itu lebih maju mengatur subyek penerima hak atas tanah. Tapi intinya terlalu banyak masalah (di RUU Pertanahan)," kata Arif.

    Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang berkukuh ingin mengesahkan RUU Pertanahan di bulan ini. “Pemerintah satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disahkan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR Himawan Arief Sugoto kepada Tempo, Selasa, 17 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.