Kementerian ATR Berkukuh RUU Pertanahan Segera Disahkan

Dia mengklaim tujuh kementerian yang tergabung dalam Amanat Presiden (Ampres) untuk membahas rancangan undang-undang ini sudah sepakat. “Pemerintah satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disahkan,” kata Himawan kepada Tempo, Selasa, 17 September 2019.

Saat ini, ada tujuh kementerian yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanahan, yaitu Kementerian ATR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pertahanan. Empat kementerian terakhir baru masuk dalam Ampres per 26 Agustus lalu.

Menurut Himawan, tim panitia kerja (Panja) RUU Pertanahan akan menjadwalkan rapat bersama DPR pada 23 September mendatang. Dia berharap pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan pada hari itu, kemudian berlanjut ke rapat paripurna keesokan harinya.

"Semoga saja untuk pertanahan yang lebih baik, dan sudah 60 tahun belum ada UU di bidang pertanahan," ujarnya.

Himawan mengatakan RUU Pertanahan sudah 90 persen rampung dibahas. Ia mengklaim hanya ada dua poin yang perlu didalami, yakni pasal-pasal yang menyangkut bank tanah dan pengadilan pertanahan.

Pemerintah disebutnya sudah sepakat dua lembaga itu harus ada. Hanya saja, ujarnya, Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat Panja pada Senin, 9 September lalu meminta agar tugas-tugas kedua lembaga itu diperjelas.

• 1
• 2
• Selanjutnya