Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Simbolik Pemakaman KPK

Reporter

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menggelar aksi simbolik pemakaman Komisi Pemberantasan Korupsi di lobby Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2019.

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pemakaman KPK digelar sebagai simbolisasi dimatikannya lembaga antikorupsi itu oleh Presiden Joko Widodo yang telah bekerja sejak 2002.

"Simbolisasi ini dibuat karena seharusnya DPR dan Presiden mengutamakan pemberantasan korupsi di atas segala-galanya," kata Asfinawati.

Dia menegaskan, keputusan mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU adalah persekongkolan pemerintah dan DPR. "Serta menaruh orang-orang bermasalah untuk mematikan pemberantasan korupsi," katanya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana juga menambahkan, hari ini merupakan hari duka cita bagi Indonesia. "Semuanya berduka kehilangan harapan kita untuk Indonesia dari korupsi kolusi dan nepotisme," katanya.

Arif menegaskan pemerintah telah mengkhianati amanat reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Bukannya penguatan kepada KPK, tapi yang terjadi hari ini KPK dibunuh."

Aksi yang digelar pukul 19.00 ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain orasi oleh Asfinawati dan Sutarno Bintor, PJKAKI KPK, dilakukan pula aksi tabur bunga di atas nisan buatan bertulis RIP KPK, sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Gugur Bunga.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

15 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.