Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU KPK Disahkan, Aktivis Antikorupsi Yogya Kecewa Jokowi

image-gnews
Demonstran Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyiapkan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Shinta Maharani
Demonstran Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyiapkan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Shinta Maharani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir seratus demonstran yang bergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menggelar aksi melawan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK yang telah disahkan pada Selasa, 17 September 2019.

Mereka kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang tunduk pada pelemahan wewenang lembaga antirasuah tersebut hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengetok RUU tersebut.

Demonstran datang dari berbagai organisasi mahasiswa sejumlah universitas, organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu korupsi, dan organisasi profesi jurnalis.

Aksi yang dimotori Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM ini dihadiri Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Indonesian Court Monitoring, dan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Demonstran membentangkan beragam spanduk.

Beberapa di antaranya bertuliskan dari petugas partai ke petugas koruptor, KPK lemah yang senang koruptor, dan koruptor maunya KPK bubar. Pegiat Indonesia Court Monitoring, Tri Wahyu menyatakan kekecewaannya. “KPK kehilangan independensi karena di bawah bayang-bayang Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden,” kata Wahyu.

Demonstran menggelar aksinya di Tugu yang menjadi simbol Kota Yogyakarta menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menaburkan bunga di sekitar poster bertuliskan KPK harus mati yang dibingkai layaknya foto orang mati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain mahasiswa dan aktivis, dosen sejumlah kampus di Yogyakarta juga terlihat bergabung dalam aksi tersebut. Mereka yang terlibat di antaranya dosen S2 Ilmu Religi dan Budaya Sanata Dharma Stanislaus Sunardi dan Katrin Bandel.

Stanislaus berorasi di hadapan demonstran dan menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Dia melihat Revisi UU KPK yang disahkan ini sebagai bentuk persekongkolan koruptor. “Presiden yang telah kita pilih kali ini tidak berpihak,” kata dia.

Reformasi melahirkan KPK, lembaga anti-rasuah yang tumbuh dan berkembang bersama demokrasi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Revisi UU KPK isinya melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK. Kemudian status pegawai KPK menjadi ASN.

KPK kehilangan independensi karena di bawah bayang-bayang Dewan Pengawas yang dipilih presiden. Selanjutnya upaya penindakan melalui operasi tangkap tangan sulit dilakukan. “KPK akan tumpul dan sekadar menjadi alat politik,” kata Wahyu dari Indonesian Court Monitoring.

Menurut dua, perubahan UU KPK bentuk penghianatan amanat reformasi. Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta tetap menolak pengesahan UU KPK. Mereka akan mengambil jalan konstitusional, yakni uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

28 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

3 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Banyak Jalur Rawan di Sleman Yogyakarta, Jembatan Lereng Merapi Diusulkan Dihapus dari Google Maps

4 jam lalu

Kawasan wisata Tebing Breksi di Sleman, Yogyakarta. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Banyak Jalur Rawan di Sleman Yogyakarta, Jembatan Lereng Merapi Diusulkan Dihapus dari Google Maps

Pemudik dan wisatawan diminta cermat memilih jalur yang aman saat ke Sleman, Yogyakarta, tak semata mengandalkan Google Maps.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

4 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

4 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?