Revisi UU KPK Disahkan, Aktivis Antikorupsi Yogya Kecewa Jokowi

Demonstran Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyiapkan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Shinta Maharani

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir seratus demonstran yang bergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta menggelar aksi melawan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK yang telah disahkan pada Selasa, 17 September 2019.

Mereka kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang tunduk pada pelemahan wewenang lembaga antirasuah tersebut hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengetok RUU tersebut.

Demonstran datang dari berbagai organisasi mahasiswa sejumlah universitas, organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu korupsi, dan organisasi profesi jurnalis.

Aksi yang dimotori Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM ini dihadiri Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Indonesian Court Monitoring, dan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Demonstran membentangkan beragam spanduk.

Beberapa di antaranya bertuliskan dari petugas partai ke petugas koruptor, KPK lemah yang senang koruptor, dan koruptor maunya KPK bubar. Pegiat Indonesia Court Monitoring, Tri Wahyu menyatakan kekecewaannya. “KPK kehilangan independensi karena di bawah bayang-bayang Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden,” kata Wahyu.

Demonstran menggelar aksinya di Tugu yang menjadi simbol Kota Yogyakarta menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menaburkan bunga di sekitar poster bertuliskan KPK harus mati yang dibingkai layaknya foto orang mati.

Selain mahasiswa dan aktivis, dosen sejumlah kampus di Yogyakarta juga terlihat bergabung dalam aksi tersebut. Mereka yang terlibat di antaranya dosen S2 Ilmu Religi dan Budaya Sanata Dharma Stanislaus Sunardi dan Katrin Bandel.

Stanislaus berorasi di hadapan demonstran dan menyampaikan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Dia melihat Revisi UU KPK yang disahkan ini sebagai bentuk persekongkolan koruptor. “Presiden yang telah kita pilih kali ini tidak berpihak,” kata dia.

Reformasi melahirkan KPK, lembaga anti-rasuah yang tumbuh dan berkembang bersama demokrasi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Revisi UU KPK isinya melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK. Kemudian status pegawai KPK menjadi ASN.

KPK kehilangan independensi karena di bawah bayang-bayang Dewan Pengawas yang dipilih presiden. Selanjutnya upaya penindakan melalui operasi tangkap tangan sulit dilakukan. “KPK akan tumpul dan sekadar menjadi alat politik,” kata Wahyu dari Indonesian Court Monitoring.

Menurut dua, perubahan UU KPK bentuk penghianatan amanat reformasi. Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta tetap menolak pengesahan UU KPK. Mereka akan mengambil jalan konstitusional, yakni uji materi di Mahkamah Konstitusi.






Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

42 menit lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

49 menit lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

1 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

1 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

2 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

2 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

3 jam lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

3 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

3 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.