UU KPK Disahkan DPR, Basaria dan Laode M. Syarif Berbeda Sikap

Reporter

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) didampingi Kabiro Humas Yuyu Andriyati (kiri) bersiap memberikan konferensi pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 di gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan menyatakan menghormati Undang-Undang KPK atau UU KPK yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa siang, 17 September 2019. "Kalau sudah paripurna, kami ikut," kata dia lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 17 September 2019.

Sebaliknya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengkritik pengesahan revisi tersebut. Menurut dia, UU tersebut bakal melemahkan lembaganya di bidang penindakan. "Banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Syarif.

Syarif menuturkan sejumlah pasal yang bakal melemahkan KPK di antaranya komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum; penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas; dan dewan Pengawas diangkat oleh Presiden.

Selain itu, ia mengatakan perubahan yang bakal melemahkan institusinya adalah dengan adanya dewan pengawas, maka komisionner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK dan status kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi Aparatur Sipil Negara. "Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus," kata dia.

Menurut Syarif, masih banyak lagi detail perubahan yang bakal melemahkan KPK. Ia mengatakan KPK sama sekali tak dimintai pendapat mengenai perubahan UU tersebut.






Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

25 Juli 2022

Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga dinilai bermasalah.


Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

29 Juni 2022

Eks Penyidik KPK Korban TWK Sebut KPK Telah Dilumpuhkan dan Dikerdilkan

Para pegawai dan penyidik eks KPK korban TWK menilai KPK saat ini telah dilumpuhkan dan dikerdilkan. Hnya menangani kasus korupsi kecil


Indeks Persepsi Korupsi Naik 1 Poin, KPK Diminta Soroti Korupsi Politik

26 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Naik 1 Poin, KPK Diminta Soroti Korupsi Politik

Seiring naiknya poin Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, KPK diminta mewaspadai korupsi politik dan penegakan hukum.


Komnas HAM Sebut Suara Kritis Masyarakat Masih Dibungkam

17 Januari 2022

Komnas HAM Sebut Suara Kritis Masyarakat Masih Dibungkam

Komnas HAM memaparkan banyak terjadi pembatasan berpendapat dalam isu pemberantasan korupsi.


Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

31 Desember 2021

Partai Buruh: Partai Politik Belum Mencerminkan Agenda Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partai-partai politik di Indonesia belum sepenuhnya bergerak sesuai aspirasi rakyat.


Ketua KPK Firli Paparkan 3 Kunci Sistem Pemberantasan Korupsi yang Ideal

26 Desember 2021

Ketua KPK Firli Paparkan 3 Kunci Sistem Pemberantasan Korupsi yang Ideal

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penting adanya komitmen seluruh pemimpin kementerian/lembaga untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama.


Demonstrasi Memperingati Kematian 2 Mahasiswa Halu Oleo Berlangsung Panas

27 September 2021

Demonstrasi Memperingati Kematian 2 Mahasiswa Halu Oleo Berlangsung Panas

Unjuk rasa memperingati dua tahun kematian mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, berlangsung panas


Sepak Terjang Azis Syamsuddin: Dukung Revisi UU KPK - Muncul di Sejumlah Kasus

26 September 2021

Sepak Terjang Azis Syamsuddin: Dukung Revisi UU KPK - Muncul di Sejumlah Kasus

Nama Azis Syamsuddin ditengarai muncul dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Ia juga mendukung revisi UU KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogya, Pimpinan KPK dan Kantor Majalah Tempo

20 September 2021

Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogya, Pimpinan KPK dan Kantor Majalah Tempo

Kantor LBH Yogyakarta pada 18 September 2021 dilempar bom molotov. Teror semacam itu pernah dialami pimpinan KPK dan kantor Majalah Tempo.