Revisi UU KPK Disahkan DPR, Moeldoko: Kritik dan Masukan Selesai

Wakil Ketua TKN, Moeldoko menghadiri acara silaturahmi dan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan yang merupakan penanda bahwa TKN telah selesai melaksanakan tugasnya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siang ini menandakan seluruh proses terkait hal itu telah selesai. Termasuk segala kritik yang ditujukan pada pemerintah.

"Kritik, masukan, dan seterusnya pada akhirnya revisi sekarang ini sudah selesai," kata dia di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Moeldoko mengajak seluruh masyarakat tetap mengawasi kinerja KPK ke depan, terutama setelah sahnya undang-undang yang baru. Meski menyetujui revisi ini, Moeldoko mengklaim pemerintah tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi.

"Pak Jokowi selaku Presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba untuk melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi," tuturnya.

Selain itu, kata Moeldoko, tanda komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah terlihat dari sejumlah masukan yang diberikan ke DPR. "Setelah RUU dilempar ke pemerintah, pemerintah melakukan berbagai masukan. Kalau pemerintah tidak berkomitmen mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata dia.

Moeldoko berujar revisi UU KPK ini seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat luas lantaran usianya sudah 17 tahun. Menurut dia, selama itu pula banyak kritik yang dialamatkan kepada KPK. "Bukan dari pemerintah, bukan dari DPR saja, tetapi juga dari lapisan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, sidang paripurna DPR menyetujui revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Undang-udang ini tetap disahkan kendati menuai kontroversi di publik. Pengesahan revisi UU KPK ini ternyata tak menunggu pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemimpin lembaga antirasuah itu.

AHMAD FAIZ






Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

8 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

8 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

8 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

11 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

11 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

12 hari lalu

Sah! Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah

Jokowi menandatangani inpres yang memerintahkan instansi pemerintah pusat hingga daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.


Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

12 hari lalu

Pengalihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebut Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

Jokowi memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah menyusun regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

13 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

13 hari lalu

Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Presiden Jokowi telah meneken kepres pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR.


Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

13 hari lalu

Moeldoko Klaim Demo Tolak Harga BBM Naik Berjalan Kondusif

Demo menolak harga BBM naik di Patung Kuda, Jakarta Pusat sempat memanas dan massa bertahan hingga malam hari