Revisi UU KPK Disahkan DPR, Moeldoko: Kritik dan Masukan Selesai

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua TKN, Moeldoko menghadiri acara silaturahmi dan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan yang merupakan penanda bahwa TKN telah selesai  melaksanakan tugasnya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua TKN, Moeldoko menghadiri acara silaturahmi dan pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dibubarkan yang merupakan penanda bahwa TKN telah selesai melaksanakan tugasnya untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siang ini menandakan seluruh proses terkait hal itu telah selesai. Termasuk segala kritik yang ditujukan pada pemerintah.

    "Kritik, masukan, dan seterusnya pada akhirnya revisi sekarang ini sudah selesai," kata dia di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

    Moeldoko mengajak seluruh masyarakat tetap mengawasi kinerja KPK ke depan, terutama setelah sahnya undang-undang yang baru. Meski menyetujui revisi ini, Moeldoko mengklaim pemerintah tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi.

    "Pak Jokowi selaku Presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba untuk melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi," tuturnya.

    Selain itu, kata Moeldoko, tanda komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak berubah terlihat dari sejumlah masukan yang diberikan ke DPR. "Setelah RUU dilempar ke pemerintah, pemerintah melakukan berbagai masukan. Kalau pemerintah tidak berkomitmen mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata dia.

    Moeldoko berujar revisi UU KPK ini seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat luas lantaran usianya sudah 17 tahun. Menurut dia, selama itu pula banyak kritik yang dialamatkan kepada KPK. "Bukan dari pemerintah, bukan dari DPR saja, tetapi juga dari lapisan masyarakat," ucapnya.

    Sebelumnya, sidang paripurna DPR menyetujui revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Undang-udang ini tetap disahkan kendati menuai kontroversi di publik. Pengesahan revisi UU KPK ini ternyata tak menunggu pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemimpin lembaga antirasuah itu.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.