4 Pokok Materi Revisi UU KPK dari Pemerintah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pandangan dan persetujuan dari pemerintah terkait pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK menjadi undang-undang.

"Izinkan kami mewakili presiden, dengan mengucap syukur, presiden menyatakan setuju rancangan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disahkan menjadi Undang-undang," ujar Yasonna dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 17 September 2019.

Yasonna kemudian membacakan empat pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK:

1. Kelembagaan: KPK merupakan rumpun eksekutif yg dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3: KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam 2 tahun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Penyadapan: Dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari dewan pengawas. Paling lambat diberikan 1x24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan 6 bulan dan dapat diperpanjang. Dimaksudkan untuk lebih menjunjung Hak Asasi Manusia.

4. Status kepegawaian: Pegawai KPK merupakan anggota korpri sesuai dengan Undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai Undang-undang.






Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

15 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

17 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

17 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

18 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

18 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

19 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

19 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

19 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.


Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

36 hari lalu

Yasonna Sebut BNPT Sudah Terbitkan Rekomendasi Remisi Buat Umar Patek

Remisi terhadap Umar Patek mendapat sorotan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah mendengar segala masukan.


Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

36 hari lalu

Umar Patek Segera Bebas, Ini Kata Menkumham Yasonna Laoly

Yasonna Laoly menyatakan remisi kepada Umar Patek sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPT.