Mal Pelayanan Publik Sumedang Dekatkan Masyarakat dengan Pemerintah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, saat peresmian MPP di Sumedang.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, saat peresmian MPP di Sumedang.

    INFO NASIONAL — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa pelayanan MPP atau Mal Pelayanan Publik diharapkan menjadi sarana yang mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, publik semakin percaya pada layanan pemerintah. Dan tidak hanya itu saja. Ke depan, MPP bukan hanya tentang pelayanan pemerintah, melainkan bagaimana pelayanan memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi masyarakat.

    "Mal Pelayanan Publik menumbuhkan interaksi yang semakin dekat antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kepercayaan semakin meningkat. Masyarakat percaya kepada pemerintah," kata Syafruddin dalam peresmian MPP Sumedang di Sumedang, Senin, 16 September 2019. 

    MPP Sumedang merupakan program kedua di Jawa Barat setelah MPP Bogor. Dengan layanan ini, Syafruddin optimistis semakin banyak instansi pemerintah kabupaten/kota di sekitar Jawa Barat yang berkunjung ke MPP Sumedang.

    Pengembangan MPP ini merupakan langkah pemerintah menyambut era globalisasi. Saat ini, sesuai kebutuhan masyarakat, pemerintah harus membangun sistem terintegrasi yang  digital, yang adaptif terhadap perubahan. Apalagi kini dunia sedang berlomba-lomba mengedepankan keterbukaan (open government).

    Oleh karena itu, selain mendukung pengembangan MPP, Kementerian PANRB juga mendorong penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE akan mengintegrasikan seluruh sistem pemerintah sehingga aplikasi-aplikasi yang dibangun masing-masing instansi pemerintah tidak akan ada lagi.

    "Sekarang masih silo, dan berdampak pada pemborosan anggaran," kata Syafruddin.

    Seiring dengan kehadiran MPP di Sumedang, Syafruddin mendorong agar kabupaten ini juga melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil melakukan inovasi di bidang pelayanan.

    Sejak 2014, Kementerian PANRB telah menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Melalui KIPP, inovasi-inovasi instansi pemerintah dapat tampil di kompetisi internasional. Terbukti, pada 2018 dan 2019, Indonesia berhasil meraih penghargaan dari United Nation Public Service Awards (UNPSA). Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi Sistem EDAT, dan inovasi PetaBencana.id milik BNPB. 

    Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa pembangunan MPP di wilayahnya merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP oleh berbagai daerah oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 27 Maret 2019, di Kantor Kementerian PAN-RB. Setelah komitmen tersebut pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan langkah konkrit dengan melaksanakan koordinasi, renovasi gedung, serta studi tiru terhadap MPP di wilayah lainnya.

    “Pembentukan MPP juga sesuai dengan misi daerah kami yang keempat, yakni menata pemerintahan yang responsif. Saya selalu menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di Sumedang untuk melayani rakyat dengan baik, melayani rakyat dengan mudah, cepat, ringkas, berkualitas, dan bebas KKN,” kata Dony.

    MPP yang ke-17 di Indonesia ini memberikan 361 jenis layanan perizinan dan non-perizinan. MPP Sumedang telah melakukan uji coba sejak Juli tahun ini dan kini mulai beroperasi. (*) 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.