Kelebat Kilat Revisi UU KPK, Wusss...

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kendati tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dikebut selesai pada periode ini juga.

    Setelah pembahasan DPR dengan pemerintah tentang sejumlah poin revisi di Badan Legislasi (Baleg) rampung kemarin malam, Senin, 16 September 2019 dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah pagi ini.

    Rapat Bamus yang menjadwalkan Rapat Paripurna DPR berikut agendanya.

    "Akan dibawa ke Bamus baru (revisi UU KPK) disepakati di paripurna," ujar anggota Baleg dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu tadi malam, Senin, 16 September 2019.

    Tempo mencatat, sejak muncul usul pembahasan revisi UU KPK hingga akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR berlangsung kilat. Tak lebih dari 15 hari.

    Awalnya, Rapat Paripurna DPR menyepakati rancangan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR pada Kamis, 5 September 2019.

    Agenda tersebut tiba-tiba muncul tanpa gembar-gembor pembahasan kembali sejak revisi UU KPK ditolak keras pada 2017.

    Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Baleg, Irmadi Lubis, mengakui bahwa pembahasan revisi UU KPK di Baleg dadakan. "Rapat di Baleg mendadak. Rapatnya tertutup," ujarnya beberapa waktu lalu.

    Setelah rapat Baleg digelar, rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR secara maraton digelar. Dalam Rapat Paripurna 5 September lalu tak sampai 20 menit seluruh fraksi setuju merevisi UU KPK.

    Pembahasan revisi UU KPK di Baleg  mulai digeber Kamis pekan lalu. Rapat perdana bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly digelar untuk mendengarkan pandangan pemerintah.

    Rapat itu terkesan mendadak dan ditutup-tutupi. Awak
    media baru mengetahui ada rapat tersebut sepuluh menit sebelum dimulai. Itu terjadi karena tak ada agenda rapat itu dalam acara resmi DPR versi Setjen DPR.

    Pembahasan di Baleg dilanjutkan esok harinya. Dalam rapat tertutup itu pemerintah dan DPR menyepakati 34 poin revisi.

    Sejumlah pasal yang diloloskan dikhawatirkan akan melemahkan KPK, seperti penyebutan KPK sebagai independen dengan fungsi di ranah eksekutif, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN), dan penyadapan harus seizin Dewan Pengawas KPK.

    Kemarin, Senin, 16 September 2019, Baleg kembali mengebut pembahasan revisi UU KPK. Rapat yang tertutup tadi merampungkan pembahasan seluruh pasal.

    DPR pun menyatakan secara umum sepakat dengan semua usulan daftar investarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

    Jika tidak ada halangan, revisi UU KPK akan dibawa ke Rapat Raripurna DPR hari ini, Selasa, 17 September 2019, untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai wajar jika pembahasan revisi UU KPP memunculkan kecurigaan tentang adanya konflik kepentingan DPR dan pemerintah.

    "Kalau begini, wajar publik mempertanyakan ada apa di balik revisi Undang-Undang KPK," ujar Kurnia pada Senin lalu, 16 September 2019.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.