Kelebat Kilat Revisi UU KPK, Wusss...

Reporter

Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dikebut selesai pada periode ini juga.

Setelah pembahasan DPR dengan pemerintah tentang sejumlah poin revisi di Badan Legislasi (Baleg) rampung kemarin malam, Senin, 16 September 2019 dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah pagi ini.

Rapat Bamus yang menjadwalkan Rapat Paripurna DPR berikut agendanya.

"Akan dibawa ke Bamus baru (revisi UU KPK) disepakati di paripurna," ujar anggota Baleg dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu tadi malam, Senin, 16 September 2019.

Tempo mencatat, sejak muncul usul pembahasan revisi UU KPK hingga akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR berlangsung kilat. Tak lebih dari 15 hari.

Awalnya, Rapat Paripurna DPR menyepakati rancangan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR pada Kamis, 5 September 2019.

Agenda tersebut tiba-tiba muncul tanpa gembar-gembor pembahasan kembali sejak revisi UU KPK ditolak keras pada 2017.

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Baleg, Irmadi Lubis, mengakui bahwa pembahasan revisi UU KPK di Baleg dadakan. "Rapat di Baleg mendadak. Rapatnya tertutup," ujarnya beberapa waktu lalu.

Setelah rapat Baleg digelar, rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR secara maraton digelar. Dalam Rapat Paripurna 5 September lalu tak sampai 20 menit seluruh fraksi setuju merevisi UU KPK.

Pembahasan revisi UU KPK di Baleg  mulai digeber Kamis pekan lalu. Rapat perdana bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly digelar untuk mendengarkan pandangan pemerintah.

Rapat itu terkesan mendadak dan ditutup-tutupi. Awak
media baru mengetahui ada rapat tersebut sepuluh menit sebelum dimulai. Itu terjadi karena tak ada agenda rapat itu dalam acara resmi DPR versi Setjen DPR.

Pembahasan di Baleg dilanjutkan esok harinya. Dalam rapat tertutup itu pemerintah dan DPR menyepakati 34 poin revisi.

Sejumlah pasal yang diloloskan dikhawatirkan akan melemahkan KPK, seperti penyebutan KPK sebagai independen dengan fungsi di ranah eksekutif, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN), dan penyadapan harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Kemarin, Senin, 16 September 2019, Baleg kembali mengebut pembahasan revisi UU KPK. Rapat yang tertutup tadi merampungkan pembahasan seluruh pasal.

DPR pun menyatakan secara umum sepakat dengan semua usulan daftar investarisasi masalah (DIM) versi pemerintah.

Jika tidak ada halangan, revisi UU KPK akan dibawa ke Rapat Raripurna DPR hari ini, Selasa, 17 September 2019, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai wajar jika pembahasan revisi UU KPP memunculkan kecurigaan tentang adanya konflik kepentingan DPR dan pemerintah.

"Kalau begini, wajar publik mempertanyakan ada apa di balik revisi Undang-Undang KPK," ujar Kurnia pada Senin lalu, 16 September 2019.

DEWI NURITA






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

10 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

10 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

10 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

14 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

15 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

16 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

16 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

17 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

19 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

20 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini