Pemerintah Menang Rebutan Wewenang Mengangkat Dewan Pengawas KPK

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati pembentukan Dewan Pengawas KPK, tapi sempat beda pendapat soal pihak yang berwenang mengangkat anggotanya.

Dewan Pengawas KPK adalah salah satu poin revisi UU KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang pada Pasal 37E.

Akhirnya dalam rapat Baleg disepakati wewenang mengangkat awak Dewan Pengawas KPK di tangan presiden. Ini terkait fungsi KPK pada ranah eksekutif meskipun lembaganya bersifat independen dan tidak di bawah pemerintah.

"Hari ini telah kami sepakati. kami terima perspektif pemerintah dan telah disahkan dalam Panitia Kerja Badan Legislasi malam ini," kata anggota Baleg dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi kepada pers di Gedung DPR, tadi malam, Senin 16 September 2019.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah berebut kewenangan menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK. Pada Pasal 37E versi DPR disebutkan. "Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan presiden."

Adapun versi pemerintah, yang kini disepakati, adalah "Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat oleh presiden."

Taufiqul menjelaskan posisi Dewan Pengawas setara dengan pemimpin eksekutif KPK. Dewan tersebut  memiliki wewenang antara lain memberikan izin  penyadapan, membuat kode etik pegawai, dan mengawasi kinerja pimpinan eksekutif KPK.

Dia memastikan Dewan Pengawas KPK tidak memiliki wewenang melakukan eksekusi. Kewenangan mengeksekusi hanya ada pada lima pemimpin KPK. Dewan Pengawas pun bakal bekerja selama 4 tahun seperti pemimpin KPK

Meski sebagian besar fraksi sepakat dengan wewenang presiden mengangkat awak Dewan Pengawas KPK, menurut Taufiqul, ada tiga fraksi yang belum menerimanya. Tapi dia menolak menyebutkan fraksi-fraksi itu.

FIKRI ARIGI | DIAS PRASONGKO






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

8 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

11 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

13 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

14 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

15 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

16 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

18 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

19 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya