Revisi UU KPK Kelar, Begini Ngebutnya DPR dan Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Jokowi menyatakan mendukung beberapa poin dalam draf revisi UU KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyepakati revisi UU KPK (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tadi malam, Senin, 16 September 2019.

Hari ini, Selasa, 17 September 2019, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bakal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR sekitar pukul 10.00 WIB.

"Besok akan dibawa ke Bamus dulu, baru disepakati di Paripurna," kata anggota Baleg DPR Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin malam, 16 September 2019.

DPR dan pemerintah tak butuh waktu lama untuk menyepakati revisi UU KPK. Sejak diusulkan lagi pada 3 September 2019, pembahasan revisi UU ini berlangsung kilat.

Menurut catatan Tempo, cuma butuh dua kali rapat panitia kerja Baleg dengan Pemerintah untuk mencapai kata setuju sejumlah poin revisi.

Beberapa poin yang direvisi di antaranya kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif, dibentuknya Dewan Pengawas KPK, kewenangan menerbitkan SP3,  status pegawai KPK, dan izin penyadapan.

Dua kali rapat panja itu pun digelar secara tertutup. Dilangsungkan pada Jumat, 13 September dan Senin, 16 September 2019, agenda rapat panja tak tertuang dalam agenda harian yang dirilis Sekretariat Jenderal DPR.

Di sisi lain kelompok masyarakat sipil dan akademisi mengkritik habis revisi UU KPK. Mereka melihat itu upaya pelemahan gerakan antikorupsi.

Terkesan diam-diam dan terburu-buru, DPR dianggap menyiapkan revisi UU KPK satu paket dengan pemilihan Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Proses pemilihan lima Pimpinan KPK periode 2019-2023 juga sarat kritik dan tanda tanya. 

Masinton Pasaribu membantah revisi UU KPK dikerjakan dengan cepat dan terburu-buru. Dia mengatakan gagasan revisi sudah muncul pada 2016. Bahkan DPR dan pemerintah telah menyetujui empat poin perubahan.

"Namun pada saat itu (2016) Presiden menunda. Menunda, bukan membatalkan," ucap politikus PDIP itu.

Anggota Panja Baleg DPR Taufiqulhadi berpendapat bahwa DPR dan pemerintah hanya memanfaatkan waktu yang tersisa di periode 2014-2019 dengan sebaik-baiknya. Itu karena DPR memiliki pekerjaan rumah legislasi lainnya

Politikus NasDem tersebut mengklaim revisi UU KPK dalam kerangka penegakan HAM dan demokrasi. "Ada SP3, ada penyadapan, semua itu menjamin kepastian hukum dan penegakan HAM."

BUDIARTI UTAMI PUTRI






BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

5 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

5 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

6 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

8 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

13 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

15 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

23 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

1 hari lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.