Ikatan Alumni Universitas Trisakti Menolak Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintasi Monumen 12 Mei Reformasi di kawasan Universitas Trisakti, Jakarta, 9 Mei 2018. Monumen yang diresmikan 10 Desember 2014 tersebut untuk mengenang tewasnya empat mahasiswa karena ditembak aparat penegak hukum saat berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur. ANTARA/Galih Pradipta

    Warga melintasi Monumen 12 Mei Reformasi di kawasan Universitas Trisakti, Jakarta, 9 Mei 2018. Monumen yang diresmikan 10 Desember 2014 tersebut untuk mengenang tewasnya empat mahasiswa karena ditembak aparat penegak hukum saat berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto mundur. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta-Ikatan Alumni Universitas Trisakti menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. Menurut Ikausakti, revisi UU tersebut bakal melemahkan KPK.

    "Kami Ikatan Alumni Universitas Trisakti yang terlibat langsung dalam perjuangan reformasi 1998 memahami betul arti penting agenda pemberantasan korupsi ini," kata Ketua Umum Ikausakti Saidu Solihin dalam keterangan tertulis, Senin, 16 September 2019.

    Ikausakti menyatakan sejumlah poin perubahan bakal melemahkan KPK, di antaranya status KPK yang tadinya lembaga negara menjadi lembaga pemerintahan cabang eksekutif. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas dan kewenangan menghentikan penyidikan perkara juga dinilai bakal melemahkan KPK.

    Saidu berujar KPK adalah anak kandung reformasi yang memiliki tujuan besar dan mulai membebaskan bangsa Indonesia dari jerat lingkar setan bernama korupsi. Karena itu, Ikausakti mendukung segala upaya KPK.

    Ia mengatakan juga menolak segala bentuk revisi yang bakal melemahkan KPK. Ikausakti meminta Presiden Jokowi dan DPR segera menghentikan proses revisi UU KPK. "Hal ini sebagai bukti konkret bahwa Presiden Jokowi masih memiliki komitmen yang tinggi terhadap agenda pemberantasan korupsi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.