Pimpin Rapat Karhutla, Jokowi: Pangdam dan Kapolda Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi. saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin 16 September 2019. Rangkaian acara yang akan berlangsung selama empat hari dan diikuti oleh para peserta Munas, yaitu para utusan yang merupakan fungsionaris BPD maksimal 5 orang dan peninjau fungsionaris BPP, serta undangan dengan total sebanyak 1200 peserta. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi. saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin 16 September 2019. Rangkaian acara yang akan berlangsung selama empat hari dan diikuti oleh para peserta Munas, yaitu para utusan yang merupakan fungsionaris BPD maksimal 5 orang dan peninjau fungsionaris BPP, serta undangan dengan total sebanyak 1200 peserta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Riau, Senin malam, 16 September 2019. Rapat itu membahas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia yang semakin memburuk.

    Dalam rapat yang disiarkan lewat saluran YouTube resmi Sekretariat Negara, Jokowi nampak kecewa dengan parahnya kondisi karhutla. Ia mengatakan sejak Juli lalu, ia telah mewanti-wanti agar kebakaran bisa dicegah.

    "Saya hanya ingin mengingatkan semuanya, di rapat bulan Juli tanggal 15, saat itu di Istana saya ingatkan, pencegahan karhutla itu adalah mutlak harus dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat.

    Jokowi mengatakan sejak awal karhutla seharusnya bisa dicegah. Apalagi karhutla yang terjadi di lahan gambut. Dari pengalaman selama ini, Jokowi mengatakan kebakaran di lahan gambut selalu sulit untuk dipadamkan.

    Ia kemudian menyoroti kinerja Gubernur, Kapolda, hingga Pangdam beserta perangkat-perangkatnya. Jokowi mengatakan mereka belum mampu bekerja secara maksimal mencegah munculnya titik api. Bahkan dengan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    "Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali," kata Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian melanjutkan rapat dengan mendengar laporan dari berbagai kepala lembaga terkait. Rapat ini diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Doni Monardo, juga Kepala Daerah dari berbagai wilayah yang mengalami karhutla.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.