DPR Sahkan RUU Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah 19 Tahun

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 soal batas usia perkawinan.
Dalam beleid yang baru disahkan itu, batas minimal usia perkawinan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Wakil Ketua Badan Legislasi Fraksi PAN, Totok Daryanto, menyerahkan RUU Perkawinan dalam rapat paripurna, Senin 16 September 2019.
“Kami menyerahkan RUU Perkawinan, untuk mendapat persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat,” ujarnya di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengetok palu setelah mendapat persetujuan anggota DPR. “Selanjutnya apakah revisi UU itu dapat disahkan menjadi UU?” kata Fahri.

“Setuju,” ujar anggota rapat.

Sebelumnya DPR telah sepakat mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat panitia kerja pemerintah dan DPR yang berlangsung, Kamis, 12 September 2019.

"Sudah disepakati perubahannya, dan untuk memenuhi keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka usia perkawinan itu berada di umur 19 tahun antara laki-laki dan perempuan sekarang sama," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Sebelumnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur usia perkawinan minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan ini kemudian diuji materi di Mahkamah Konstitusi lantaran dianggap diskriminatif.






Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

46 menit lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

3 jam lalu

Wakil Ketua DPR Lodewijk Jajal Mobil Listrik Produksi Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.