DPR Menetapkan Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurnanya menetapkan anggota panitia khusus pemindahan ibu kota. Pansus dibentuk untuk merespon surat presiden yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    “DPR harus membuat respons terhadap surat Presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota lalu mekanisme nya apa agar semua fraksi terlibat maka mekanismenya dibentuklah Pansus,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 September 2019.

    Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali mengatakan hal senada. Menurutnya pansus bertugas membahas hasil kajian pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Setelah hasil kajian ditetapkan dalam rapat paripurna, pansus akan menggelar rapat untuk menentukan pimpinan.

    Di antara pimpinan itu akan ditunjuk ketua pansus. Kajian yang sebelumnya telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah diserahkan ke DPR bersama dengan surat presiden soal pemindahan ibu kota.

    Jika rampung mengkaji, pansus akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR. Selanjutnya DPR akan merumuskan sikap tentang rencana pindah ibu kota, kemudian pemerintah akan menerima itu. Berikut susunan anggota Pansus Ibu Kota:

    PDIP
    Charles Honoris
    Ihsan Yunus
    Adisatrya Suryo Sulisto
    Indah Kurnia
    Vanda Sarundajang
    Arteria Dahlan

    GOLKAR
    Zainudin Amali
    Dadang Muchtar
    Adies Kadir
    Muhidin Muhammad Said
    Sarmuji

    GERINDRA
    Rahayu Djojohadikusumo
    Bambang Haryo
    Nizar Zahri
    Supratman Andi Agtas

    PAN
    Yandri Susanto
    A. Bakri
    Jon Erizal

    PKB
    Bertu Merlas
    Nihayatul

    PKS
    Mardani Ali Sera
    Sukamta

    PPP
    Arwani Thomafi
    Ahmad Mustaqim

    NASDEM
    Syarif Abdullah Alkadri
    Ahmad M. Ali

    HANURA
    Inas Nasrullah Zubir

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.