Tolak RKUHP, Aliansi Sipil: Bulan Ini Penuh Duka Cita bagi Bangsa

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekelompok warga dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi saat berlangsungnya Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 15 September 2019. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi menyebut rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebagai bentuk negara memusuhi warga negara Indonesia.

"Bulan ini bulan penuh duka cita bagi Indonesia. Demokrasi dikebiri, yang seharusnya bisa dirayakan selepas 21 tahun reformasi. Reformasi yang membunuh dan menumbalkan banyak rakyat," kata Elena, perwakilan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) lewat orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin siang, 16 September 2019.

Dalam orasinya, Elena menegaskan masyarakat sipil harus melawan dan tak membiarkan banyak pihak dipenjara jika RKUHP disahkan. "Negara yang harusnya melindungi, justru menindas, mencuri dari kita dan akan angkat tangan untuk melindungi kita," ujarnya.

Lebih lanjut Elena menjelaskan, rancangan undang-undang yang melibatkan hajat hidup masyarakat Indonesia justru disembunyikan oleh DPR RI, seperti RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, Pertanahan, Minerba, dan Sumber Daya Air.

Menurutnya pasal dalam UU tersebut bermasalah dan akan menindas masyarakat. "Mereka bahas dengan tertutup, dan kita tidak boleh mendengar mereka yang digaji dari pendapatan kita," katanya.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 160 orang ini, Elena juga meminta massa berjanji agar menjaga amarah penolakan RUU bermasalah yang dibahas DPR RI. "Inikah negara demokrasi? Ini otoriterianisme baru berwajah sipil dan kita akan melawan," ujarnya.

Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP di depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 16 September 2019.

AMUKK sendiri terdiri dari 37 kelompok masyarakat sipil yaitu ICEL, Paralegal Ciben, Paralegal Rumpin, JSKK, YLBHI, Gusdurian Jakarta, JALA PRT, ASV, LBH Jakarta, PWYP, ELSAM, KontraS, SINDIKASI, LBH Medan, ARI, BEM Universitas Bung Karno, BEM FH UI, KNTI, BEM STHI JENTERA, HUMA, dan Komunitas Budaya mandiri.

Ada pula kelompok masyarakat sipil dari Mahardika, Remotivi, KPBI, KASBI, PKBI, SEJUK, HWDI, Purplecode Collective, LBH Apik, Arus Pelangi, IKOHI, WP KPK, SGRC, Ciliwung Merdeka, JRMK dan BEM UI.






Massa Buruh dan Peani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

24 menit lalu

Massa Buruh dan Peani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

8 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

9 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

17 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

18 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

1 hari lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

3 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.