Pasal Kumpul Kebo di RKUHP Disepakati, Pelapor Bisa Kepala Desa

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kedua kiri) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (ketiga kiri), Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan (kiri) dan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Juri Ardiantoro berkonsultasi dengan petugas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin 27 Mei 2019. TKN mendatangi MK untuk meminta penjelasan tentang menjadi pihak terkait dalam permohonan gugatan Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP.

Salah satu yang dibahas adalah pasal soal kumpul kebo. Anggota Panitia Kerja DPR untuk RKUHP, Arsul Sani mengatakan, mereka sepakat memperluas siapa saja yang bisa menjadi pengadu dalam pasal kumpul kebo.

Berbeda dengan pasal zina yang pihak pengadunya dibatasi pada orang tua, suami, istri, atau anak, pihak lain yakni aparat setempat seperti kepala desa bisa melaporkan.

"Kalau kumpul kebo, itu ada social damage. Masyarakat sekitarnya itu ikut dirugikan. Kalau di Islam ada orang berzina terus menerus, malaikat itu enggak mau menyapa 40 rumah yang ada di sekitar situ, kiri kanan depan belakang," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Arsul mengatakan dia yang mengusulkan perluasan itu. Dia mengklaim, seluruh fraksi sudah sepakat dengan ketentuan itu. Selain merujuk ajaran agama, Arsul mengklaim pasal ini juga untuk mencegah penghakiman sosial atau persekusi.

Aturan tentang kumpul kebo ini tertuang dalam pasal 419 RKUHP. Bunyinya: Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Anggota Panja DPR Taufiqulhadi mengatakan, pembahasan RKUHP telah tuntas pada Ahad malam kemarin, 15 September. Dia mengklaim rapat untuk membahas sinkronisasi itu dipimpin langsung oleh Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap.

"Pasal-pasal multitafsir dan memiliki norma yang tidak konsisten dengan pasal-pasal lainnya, sudah tidak ada lagi," kata dia, Senin, 16 September 2019.






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

7 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

12 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

13 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

14 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

15 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

15 jam lalu

Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pemerintah menambahkan penjelasan soal kritik guna membedakan antara penghinaan dan kritik di pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

16 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

17 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI


Pakar Khawatir RKUHP Lahirkan Otoritarianisme, Bukan Dekolonialisasi

4 hari lalu

Pakar Khawatir RKUHP Lahirkan Otoritarianisme, Bukan Dekolonialisasi

RKUHP yang ada saat ini dinilai bisa membuat Indonesia bergerak dari era Kolonialisme menuju Otoritarianisme.


Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

5 hari lalu

Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

RKUHP dinilai masih ada pasal-pasal karet. DPN Permahi menganggap masih bertentangan dengan norma-norma dasar negara.