Asrul Sani: Pemerintah dan DPR Belum Sepakati Dewan Pengawas KPK

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi dan Anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar dan Arsul Sani mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjenguk rekannya sesama Fraksi, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. TEMPO/Destrianita K

    Ketua Fraksi dan Anggota DPR dari Fraksi PPP Hasrul Azwar dan Arsul Sani mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjenguk rekannya sesama Fraksi, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. TEMPO/Destrianita K

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani mengatakan pemerintah dan DPR secara prinsip tak keberatan dengan sejumlah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK), kecuali ihwal pembentukan dewan pengawas.

    "Rasanya yang menjadi catatan dan itu tertuang dalam DIM pemerintah itu DPR setuju kecuali dewan pengawas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019.

    Arsul mengatakan, yang menjadi pembahasan adalah ihwal siapa yang akan membentuk dewan pengawas nantinya. DPR sebagai pengusul revisi menginginkan agar dewan pengawas dijaring oleh pemerintah melalui panitia seleksi, kemudian diserahkan kepada Dewan untuk dipilih. Sedangkan dalam daftar inventaris masalah (DIM)-nya pemerintah menginginkan agar dewan pengawas dibentuk presiden.

    Menurut Arsul, ada kekhawatiran bahwa pembentukan dewan pengawas oleh pemerintah nantinya akan digunakan untuk menyasar lawan politik.

    "Kalau diserahkan semua ke pemerintah nanti ada juga kekhawatiran ini dipergunakan oleh partai atau pihak yang ada dalam pemerintahan untuk kemudian dalam tanda kutip menembak, memojokkan yang di luar pemerintahan," kata dia.

    Maka dari itu, Arsul melanjutkan, DPR dan pemerintah masih mencari jalan tengah soal pembentukan dewan pengawas ini. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini meyakini mereka bakal menemukan jalan tengah.

    Alternatif yang ada, misalnya, yakni pembentukan dewan pengawas tetap melalui pansel, kemudian pemerintah menyerahkan nama kepada DPR hanya untuk disetujui.

    "Misalnya, Pansel Presiden ke DPR, tetapi tidak memilih, persetujuan saja," ujarnya.

    Fraksi Partai Gerindra sebelumnya menyampaikan usulan lain. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota Komisi Hukum, Sufmi Dasco Ahmad, berpendapat dewan pengawas harus mewakili tiga unsur, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    "Dewan pengawas harus mewakili semua unsur, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Dasco kepada Tempo, akhir pekan lalu.

    Dasco mengusulkan,dari lima anggota pewan pengawas seharusnya dibuat komposisi dua perwakilan eksekutif, dua legislatif, dan satu yudikatif.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.