Pansus DPR: RUU KUHP Selesai Dibahas

Reporter

Editor

Purwanto

Wakil Ketua TKN Asrul Sani bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TKN menyatakan siap menghadapi gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada sidang perdana tanggal 14 Juni 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut, dan tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal di dalamnya.

"Kami pada Minggu (15/9) malam telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU KUHP. Kalau urusan politik hukum dan substansinya sudah selesai, tinggal menyempurnakan beberapa penjelasan pasal," kata anggota Pansus RUU KUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, ada beberapa pasal sebagai bentuk sebuah politik hukum, fraksi-fraksi di DPR menginginkan ada "pagar" dalam penjelasan di RUU KUHP itu agar tidak menjadi pasal karet.

Arsul mencontohkan pasal-pasal terkait delik kesusilaan, perzinaan, kumpul kebo, dan perbuatan cabul termasuk yang melibatkan sesama jenis.

"Ini kita beri batasan, misalnya terkait perzinaan, kumpul kebo dan hidup bersama, disepakati merupakan delik aduan. Namun yang mengadu diperluas, kalau KUHP saat ini yang bisa mengadukan hanya suami atau istri, namun saat ini diperluas menjadi orang tua dan anaknya," ujarnya.

Dia menjelaskan, tahapan selanjutnya tenaga ahli DPR dan ahli bahasa sedang memperbaiki hal-hal yang sifatnya redaksional, setelah itu nanti diambil dalam keputusan tingkat I di Komisi III DPR dan pleno Komisi III DPR.

Anggota Pansus RKUHP Taufiqulhadi mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP telah berhasil menyelesaikan pembahasannya untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial.

"Dengan demikian, sebuah misi bangsa Indonesia untuk melakukan misi dekolonialisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, Panja untuk menelusuri pasal-pasal yang masih tumpang tindih atau multi tafsir, sudah menyelesaikan tugasnya semalam.

Dia mengatakan, dengan tuntasnya tugas Panja itu pada Minggu (15/9) malam yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Haharap maka pasal- pasal multi-tafsir dan memiliki norma yang tidak konsisten dengan pasal-pasal lainnya, sudah tidak ada lagi.

"Berikutnya, hasil Panja ini akan dibawa ke Komisi III DPR untuk mendapat pandangan mini fraksi sebelum dibawa ke paripurna tanggal 25 September," katanya.

Taufiqulhadi mengatakan, mengapa disebut misi dekolonisasi, karena kodifikasi hukum pidana ini adalah proses untuk membongkar atau meniadakan karakter kolonial.

Selanjutnya, menurut dia, RKUHP yang akan disahkan pada paripurna mendatang akan tetap disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Istilah dekonisasi menunjukkan, pembaruan ini bukan sekedar revisi atau amendemen yang bersifat ad hoc atau pragementif, tetapi merupakan kodifikasi mendasar. Sekaligus selalu terbuka untuk terbuka untuk perkembangan yang mungkin terjadi," katanya.






PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

19 hari lalu

PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

Menurut PSHK, RKUHP harus kembali dibahas pada Pembicaraan Tingkat I terhadap keseluruhan draf.


DPR Kejar Tayang Mengetok RUU KUHP

36 hari lalu

DPR Kejar Tayang Mengetok RUU KUHP

DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama.


Aliansi Kritik Rapat Pembahasan RKUHP: Fungsi DPR Hilang

41 hari lalu

Aliansi Kritik Rapat Pembahasan RKUHP: Fungsi DPR Hilang

Aliansi Reformasi KUHP mengkritik rapat pembahasan RKUHP karena DPR tak kritis dan tak berkomitmen memeriksa draf yang diubah pemerintah.


RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan Kembali Dibahas di DPR

42 hari lalu

RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan Kembali Dibahas di DPR

Sejumlah pasal yang sebelumnya dianggap kontroversi kepada masyarakat sudah disosialisasikan


Mahfud Md Dorong Pidana LGBT, PKS Minta RUU KUHP Segera Dirampungkan

44 hari lalu

Mahfud Md Dorong Pidana LGBT, PKS Minta RUU KUHP Segera Dirampungkan

Meski masih terdapat kontroversi mengenai pasal LGBT, Fraksi PKS DPR mendorong agar RUU KUHP segera dirampungkan.


Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

28 Oktober 2021

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

DPR mampu menghasilkan satu RUU prioritas, yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan selama Masa Sidang I 2021-2022.


Wakil Menkumham Sebut 3 RUU yang Mendesak Disahkan, Ada Soal KUHP

5 Agustus 2021

Wakil Menkumham Sebut 3 RUU yang Mendesak Disahkan, Ada Soal KUHP

Pengesahan 3 RUU, yakni RUU Narkotika, KUHP, dan Pemasyarakatan mendesak disahkan untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas.


Mahfud Md Ingin RUU KUHP Disahkan Tahun Ini

5 Maret 2021

Mahfud Md Ingin RUU KUHP Disahkan Tahun Ini

Menkopolhukam Mahfud Md menyebut RUU KUHP mendesak untuk segera disahkan.


Komnas Perempuan Desak Sahkan RUU PKS Sebelum RUU KUHP

21 Juli 2020

Komnas Perempuan Desak Sahkan RUU PKS Sebelum RUU KUHP

Komnas Perempuan menyatakan pengesahan RUU PKS tidak bisa menunggu RUU KUHP.


Demokrat Jelaskan Kaitan Wabah Corona dan Pembahasan RUU KUHP

8 April 2020

Demokrat Jelaskan Kaitan Wabah Corona dan Pembahasan RUU KUHP

Sejumlah substansi RUU KUHP pernah memantik kontroversi dan memunculkan demonstrasi besar pada September 2019. Kini, ada wabah Corona.