Revisi UU KPK, Ini Pesan Para Bekas Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah bekas Pimpinan KPK sejak 2003 sampai 2011 menemui Pimpinan KPK pada Senin, 16 September 2019. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah,Junino Jahja, Eko Soesamto Tjiptadi, Roni Ihram Maulana, dan Ina Susanti. Tempo/Halida Bunga

    Sejumlah bekas Pimpinan KPK sejak 2003 sampai 2011 menemui Pimpinan KPK pada Senin, 16 September 2019. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah,Junino Jahja, Eko Soesamto Tjiptadi, Roni Ihram Maulana, dan Ina Susanti. Tempo/Halida Bunga

    TEMO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid I dan II mendatangi Gedung KPK pagi tadi, Senin, 16 September 2019, untuk membahas terpilihnya pimpinan baru dan pembahasan revisi UU KPK di DPR.

    "Kami datang ke KPK untuk berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk menggali lebih dalam apa, mengapa, dan bagaimana," kata Ketua KPK periode 2003-2007 Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin siang.

    Pertemuan itu dikatakan oleh pensiunan inspektur jenderal polisi tersebut didasari rasa kecintaan para mantan Pimpinan KPK kepada KPK serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

    Pertemuan dipicu polemik mengenai revisi UU KPK dan lima pemimpin baru KPK yang baru dipilih oleh DPR. Kedua hal itu dituding sebagai upaya melemahkan pemberatasan korupsi.

    Ruki hadir bersama Chandra M. Hamzah, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Junino Jahja, Eko Soesamto Tjiptadi, Roni Ihram Maulana, dan Ina Susanti.

    "Jangan sampai kendor, dan pesan ini harus disampaikan kepada siapapun. Kepada KPK, pegiat anti-korupsi, dan semua pihak yang harus punya komitmen yang sama, termasuk Pemerintah dan DPR," tutur Ruki.

    Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, menambahkan pertemuan hari ini menegaskan bersama bahwa gerakan pemberantasan korupsi tak boleh berhenti.

    "Tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi. Ini komitmen bersama," kata Chandra menanggapi polemik seputar revisi UU KPK dan pimpinan baru di lembaga antirasuah itu.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.