Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Kabut Asap, Siapa Peduli?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah penumpang mengenakan masker di Bandara Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu, 15 September 2019. Sebanyak 19 penerbangan keberangkatan dan 18 penerbangan kedatangan yang dibatalkan Bandara Internasional Supadio Pontianak karena jarak pandang. ANTARA
Sejumlah penumpang mengenakan masker di Bandara Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu, 15 September 2019. Sebanyak 19 penerbangan keberangkatan dan 18 penerbangan kedatangan yang dibatalkan Bandara Internasional Supadio Pontianak karena jarak pandang. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDi tanah melayu muncul jerebu-jerebu.
Dua puluh dua tahun udah kotaku kau ganggu.
Membuat asa dan hatiku pilu.
Hilangkan musibah jerebu agar negeriku tampak ayu.

Maryati, Kepala SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, sudah kehabisan asa untuk menghalau kabut asap yang dihisapnya tiap hari.

Sepenggal puisi itu kemudian ditulisnya sebagai ungkapan keprihatinannya.

Dampak karhutla yang masih dirasakan hingga kini menyebabkan kegiatan belajar di sekolah dihentikan. “Puisi ini diharapkan dapat menggugah para pejabat daerah dan pusat agar menggunakan kewenangan mereka untuk menyelesaikan bencana asap ini,” kata Maryati dalam siaran tertulis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sabtu, 14 September 2019.

Bukan hanya Maryati, warganet mulai mendengungkan tagar #IndonesiaDaruratAsap sejak pekan lalu. "Tragis!! Nih pemerintah kemana sih? Gak keliatan batang hidungnya untuk urusan karhutla!! Yang kebakaran hutan, yang dipadamkan KPK," tulis akun Nabilla Soputan atau @NabillaYoo.

Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekolah Dasar Kartika II-2 Palembang, Sumatera Selatan dan sekolah lainnya harus memundurkan waktu masuk kelas satu jam untuk menghindari asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang pekat pada pagi hari.

Siswa SD Kartika mulai Senin diminta guru untuk pergi ke sekolah sedikit lebih siang menyesuaikan dengan jam masuk baru dari pukul 07.00 menjadi pukul 08.00 WIB.

Salah seorang guru, Sumartini di Palembang, mengatakan sesuai instruksi Kepala Dinas Pendidikan setempat dan Kepsek SD Kartika dilakukan perubahan jadwal masuk dan jam belajar sementara.

Aliansi Kami Akan Mati melaukan aksi untuk melawan kabut asap saat car free day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 15 September 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

Hal ini untuk menghadapi kabut asap karhutla yang semakin parah dengan kondisi kualitas udara mencapai level bahaya.

"Mudah-mudahan bencana asap dampak kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2019 ini bisa segera diatasi satgas gabungan penanggulangan karhutla Sumsel, sehingga anak-anak bisa kembali belajar dan masuk sekolah seperti biasanya," ujar Sumartini seperti dikutip Antara, Senin 16 September 2019.

Selain Palembang, kabut asap yang terjadi di Riau dan Kalimantan Tengah juga mengancam kesehatan dan keselamatan warga. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Riko Kurniawan mengatakan masyarakat di Riau banyak terserang batuk, suara mereka berubah, dan mata merah.

“Lebih dari 74.000 warga terkena ispa (infeksi saluran pernapasan akut),” kata Riko saat dihubungi, kemarin. “Sekolah masih diliburkan.”

Menurut dia, udara berbahaya yang terparah terjadi di Kota Dumai dan Duri. Banyak anak-anak dan ibu-ibu muntah dan pusing saat berada di jalanan. “Di Pekanbaru juga kondisi udara di luar banyak membuat orang drop,” ujar Riko.

Tercatat pollutant standard index (PSI) di Kota Dumai, Duri, dan Pekanbaru, di atas 600 psi. Lantas di Air Nolak, Japura, Rengat, Siak, dan Tembilahan di atas 400 psi.

Riko mengatakan saat ini sedang ada hujan buatan di beberapa tempat di Riau, sehingga kadar udara berbahaya makin turun dan jarak pandang juga lebih jauh. Riko mengatakan, sebagian besar warga sudah mengungsi, terutama ke Jakarta dan Sumatera Barat.

Sedangkan di Kalimantan Tengah, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, mengatakan hampir semua wilayah di provinsi itu terpapar kabut asap. “Dalam sepekan terakhir ada dua ribu lebih masyarakat Kalimantan Tengah yang terkena ISPA,” ucapnya. Info itu dia dapat dari rumah sakit-rumah sakit umum daerah.

Ketua Tim Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, Arie Rompas meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi
turun langsung dalam menangani peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan jika menginginkan karhutla segera diatasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Seharusnya Presiden Jokowi memimpin langsung sehingga seluruh komponen masyarakat bisa mendukung dan terlibat secara aktif dan menggerakkan sumber daya. Termasuk pemerintah daerahnya," kata Arie ketika dihubungi Tempo, Ahad 15 September 2019.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk bisa mengatasi Karhutla. Selain itu, Jokowi juga telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk berkoordinasi terkait penanganan Karhutla.

Pada awal Agustus 2019, Presiden Jokowi sempat melontarkan pernyataan bakal mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi Karhutla. Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Negara saat mengelar Rapat Nasional Pengendalian Karhutla 2019 di Istana Negara, Jakarta.

“Kemarin saya sudah telepon Panglima TNI dan Kapolri. Saya meminta mereka mencopot orang-orang yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan,” kata Jokowi, seperti dikutip Reuters, usai rapat saat itu.

Kendati demikian, Arie menyatakan pernyataan Jokowi sebelumnya tersebut hanyalah lip service atau janji di mulut. Sebab, meski telah menyatakan bakal mencopot, faktanya tidak ada tindakan nyata dari Presiden Jokowi.

"Pasca-kebakaran tahun 2015, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya," kata Arie.

Arie juga meminta bahwa persoalan Karhutla jangan dipersempit hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Ia meminta pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan juga aktif dalam menangani Karhutla dan dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, Arie juga mengingatkan supaya Pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan warga negara. Dalam gugatan tersebut, MA menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan dahsyat di Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya pada 2015.

"Setiap pejabat negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab, tapi kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjadi ukurannya, termasuk soal mematuhi putusan MA," kata Arie.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan aparat telah melakukan berbagai upaya menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di wilayah yang terkena karhutla.

“Hasil hujan buatan hari ini (Jumat) hujan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,” katanya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu, 14 September 2019.

Ia berujar pihaknya hari ini telah mengirim tambahan pesawat CN-295 dan Hercules untuk kembali membuat hujan buatan skala yang besar dengan menebar garam sebanyak 3,5 ton.

Menurut Hadi, ia dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani karhutla beberapa waktu yang lalu.

Adapun Kepala BNPB meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-walikota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.

"Kami tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," ujar Doni.

Doni mengatakan penanganan karhutla ini dihantui ketidakpedulian kepala daerah.

"Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI-Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin tingkat Kabupaten Kota," kata Doni dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September 2019.

FRISKI RIANA\AHMAD FAIZ\DIAS PRASONGKO\EGI ADYATAMA\REZKY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

54 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

6 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

6 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.