Paripurna DPR Tetapkan Pansus Pengkaji Pemindahan Ibu Kota

Editor

Purwanto

Sebagian pihak menilai keputusan pemindahan ibu kota dibuat dengan tergesa-gesa.

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat akan menetapkan anggota panitia khusus (pansus) tentang pemindahan ibu kota pada rapat paripurna hari ini. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali mengatakan, pansus ini bertugas mengkaji hasil kajian pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Yang mau ditetapkan adalah pansus pengkajian, belum untuk membuat UU," kata Amali, Ahad malam, 15 September 2019.

Amali menuturkan, setelah ditetapkan dalam rapat paripurna pansus akan menggelar rapat untuk menentukan pimpinan. Di antara pimpinan itu, akan ditunjuk satu orang menjadi ketua pansus.

Mereka selanjutnya akan mendalami kajian hasil pemindahan ibu kota yang sebelumnya telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hasil kajian ini sudah diserahkaan ke DPR bersama dengan Surat Presiden terkait pemindahan ibu kota.

Jika sudah rampung mengkaji, pansus akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR. Selanjutnya DPR akan merumuskan sikap terkait rencana pindah ibu kota tersebut.

"Akan keluar sikap DPR seperti apa, kemudian pemerintah akan menerima itu. Kalau lihat schedule-nya pemerintah, pasti akan disusun RUU (Rancangan Undang-undang) tentang pemindahan ibu kota," kata politikus Golkar ini.

Pansus ini beranggotakan 30 orang yang terdiri dari anggota DPR lintas fraksi dan komisi. Amali berujar, anggota Pansus paling banyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak enam orang, diikuti dari Golkar sebanyak lima orang.

"Sisanya proporsional tergantung jumlah kursi," ucapnya.

Amali mengatakan dirinya termasuk salah satu anggota pansus. Beberapa anggota lainnya dari Fraksi Golkar adalah Dadang S. Muchtar (Komisi Pemerintahan), Adies Kadir (Komisi Hukum), Sarmuji (Komisi Keuangan), dan seorang anggota fraksi lainnya dari Komisi Infrastruktur. Amali belum merinci siapa saja anggota pansus dari partai lainnya.

Dia melanjutkan, pansus memiliki waktu hingga 30 September untuk melakukan pengkajian. Namun jika tak rampung, ujarnya, masa kerja pansus akan diteruskan oleh DPR periode 2019-2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat terkait rencana pemindahan ibu kota ke DPR. Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

9 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

10 hari lalu

Minimal 2 Deputi Otoritas IKN Akan diisi Masyarakat Lokal Kaltim

Pimpinan Otorita IKN tengah menggodok susunan organisasi ibu kota pengganti DKI Jakarta itu. Dua deputi yang dipilih diutamakan berasal dari Kaltim.


Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

31 hari lalu

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.


Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

20 Juni 2022

Hari Ini di Tahun 1991, Berlin Resmi Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

Parlemen Jerman mengesahkan pemindahan Ibu Kota ke Berlin. Peristiwa ini sering dikenal dengan sebutan hauptstadtbeschluss atau keputusan ibu kota.


DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

6 Juni 2022

DPRD DKI Sahkan Pansus Jakarta Pascapemindahan IKN

DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga pansus yang salah satunya terkait nasib Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)


Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

22 Mei 2022

Luhut Sebut IKN Tak Bakal Kalah dengan Dubai: World Class City for All

Luhut berharap pemindahan kantor-kantor utama pemerintah pusat ke Ibu Kota Negara (IKN) akan selesai pada kuartal II 2024.


Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

6 Mei 2022

Berikut Pajak Khusus IKN yang Dapat Dipungut oleh Otorita

Pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah.


Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

6 Mei 2022

Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

Beleid transisi IKN ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2022. Keputusan diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

6 Mei 2022

Sederet Tugas Tim Transisi IKN, Berikut Target dan Batas Wewenangnya

Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki sederet tugas


Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

21 Maret 2022

Ingin Beri Masukan atas Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN? Begini Caranya

Masyarakat diundang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan peraturan pelaksana Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Bagaimana caranya?