UGM Kritik Sikap Tak Tegas Jokowi yang Dukung Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi dosen dan mahasiswa UGM melawan pelemahan KPK. Foto: Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM

    Aksi dosen dan mahasiswa UGM melawan pelemahan KPK. Foto: Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 100 dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta dari berbagai fakultas menyatakan kekecewaannya terhadap tidak tegasnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mendukung perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK).

    Mereka menggelar aksi bersama di dalam gedung Rektorat kampus tersebut, Ahad, 15 September 2019. Mereka membentangkan poster bertuliskan "koruptor maunya KPK bubar", "RUU KPK lemahkan KPK", "KPK tak ada, koruptor pesta".

    Pegiat Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hasrul Halili mengatakan civitas akademik yang bergabung dalam unjuk rasa ini ingin pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan revisi. "Presiden seharusnya tidak ragu-ragu menolak pelemahan KPK," kata Hasrul, Ahad, 15 September 2019.

    Pukat mendata lebih 340 dosen telah mengajukan petisi#UGMTolakRevisiUUKPK. Setidaknya ada 2 ribu dukungan dan 22 kampus. Mereka sejalan melawan pelemahan KPK.

    Aksi bersama itu, kata Hasrul, merupakan bagian dari ekspresi dukungan terhadap KPK. Reformasi menurut dia telah melahirkan KPK, lembaga antikorupsi yang tumbuh dan berkembang bersama demokrasi serta mendapat kepercayaan publik luas, bahkan menjadi rujukan internasional.

    Hasrul melihat beberapa bulan terakhir memang muncul gerakan sistematis untuk pelemahan KPK. Mulai dari revisi, kemudian pemilihan calon pimpinan KPK yang penuh kontroversi, bahkan teror kepada para akademisi aktivis antikorupsi. "Jika kondisi ini dibiarkan maka amanah reformasi dan konstitusi berada dalam kondisi amat berbahaya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.