RKUHP Segera Disahkan, Pasal Tindak Pidana Korupsi Tetap Masuk

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa melakban mulut mereka saat melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Sejumlah mahasiswa melakban mulut mereka saat melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah keukeuh memasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Anggota Panitia Kerja RUU KUHP Teuku Taufiqulhadi mengatakan, UU lex specialis tentang tipikor tetap akan berlaku meski ketentuan tersebut juga masuk ke RKUHP ini.

    "Ada dua hal, pertama, lex specialis dia tetap seperti biasa. Kedua, dia menginduk kepada KUHP sebagai konstitusi hukum pidana," kata Taufiqulhadi kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

    Berdasarkan draf RUU KUHP per 28 Agustus 2019, ada lima pasal tindak pidana pokok (core crime) yang diadopsi dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Taufiqulhadi mengatakan, pasal-pasal tentang tipikor ini sudah selesai dibahas dan disepakati oleh panitia kerja di DPR.

    Dimasukkannya tipikor dalam RUU KUHP ini sejak awal menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun mengatakan, ketentuan tipikor dalam RKUHP ini sebenarnya membingungkan.

    Menurut Tama, RKUHP tak jelas mengatur bagaimana kekhususan UU Tipikor. Hal ini dinilai akan menimbulkan kekacauan hukum nantinya.

    "Ketika ada norma-norma yang mirip, misalnya kerugian negara, mana yang akan dipakai? Secara prinsip yang pas ya lex specialis, tapi kan enggak ada jaminan karena di dalam RKUHP juga tak disebut kekhususan UU Tipikor," kata Tama kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

    Sebelumnya, Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap mengatakan rancangan aturan ini sudah hampir rampung dibahas. Dia mengatakan pengambilan keputusan tingkat I akan segera dilakukan agar RUU KUHP itu bisa segera disahkan dalam rapat paripurna Dewan. "Dalam satu minggu ke depan insyaallah," kata Mulfachri kepada Tempo, Jumat, 13 September 2019


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.