RKUHP Segera Disahkan, Pasal Tindak Pidana Korupsi Tetap Masuk

Sejumlah mahasiswa melakban mulut mereka saat melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah keukeuh memasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Anggota Panitia Kerja RUU KUHP Teuku Taufiqulhadi mengatakan, UU lex specialis tentang tipikor tetap akan berlaku meski ketentuan tersebut juga masuk ke RKUHP ini.

"Ada dua hal, pertama, lex specialis dia tetap seperti biasa. Kedua, dia menginduk kepada KUHP sebagai konstitusi hukum pidana," kata Taufiqulhadi kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

Berdasarkan draf RUU KUHP per 28 Agustus 2019, ada lima pasal tindak pidana pokok (core crime) yang diadopsi dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Taufiqulhadi mengatakan, pasal-pasal tentang tipikor ini sudah selesai dibahas dan disepakati oleh panitia kerja di DPR.

Dimasukkannya tipikor dalam RUU KUHP ini sejak awal menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun mengatakan, ketentuan tipikor dalam RKUHP ini sebenarnya membingungkan.

Menurut Tama, RKUHP tak jelas mengatur bagaimana kekhususan UU Tipikor. Hal ini dinilai akan menimbulkan kekacauan hukum nantinya.

"Ketika ada norma-norma yang mirip, misalnya kerugian negara, mana yang akan dipakai? Secara prinsip yang pas ya lex specialis, tapi kan enggak ada jaminan karena di dalam RKUHP juga tak disebut kekhususan UU Tipikor," kata Tama kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

Sebelumnya, Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap mengatakan rancangan aturan ini sudah hampir rampung dibahas. Dia mengatakan pengambilan keputusan tingkat I akan segera dilakukan agar RUU KUHP itu bisa segera disahkan dalam rapat paripurna Dewan. "Dalam satu minggu ke depan insyaallah," kata Mulfachri kepada Tempo, Jumat, 13 September 2019






Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

4 hari lalu

Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

Ferdy Sambo terancam hukuman maksimal. Apabila vonis kepada terpidana lebih dari 20 tahun, satu-satunya cara memvonis yaitu hukuman seumur hidup.


Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

4 hari lalu

Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

Impunitas bisa berupa pemberian pengampunan kepada pejabat pemerintah


Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

5 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

5 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

5 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

5 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

8 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

15 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

20 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

28 hari lalu

Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang