Kualitas Demokrasi Turun, Masyarakat Sipil Tuntut 12 Perbaikan

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) membawa spanduk dan melakukan aksi tutup mulut pada Aksi Kamisan di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis 18 Juli 2019. Aksi Kamisan ke-12 bertema Sumber Daya Alam itu memperingatkan pemerintah agar mengambil sikap dan serius menanggapi isu penghancuran sumber daya alam, apalagi setelah pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) menilai demokrasi di Indonesia sedang berada di ujung tanduk.

Pratiwi Febri, perwakilan AMUKK mengatakan indikator penurunan demokrasi ini dilihat dari aspek perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, kebebasan, dan partisipasi sipil yang kian menurun.

Untuk itu, AMUKK yang terdiri dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Gusdurian Jakarta, LBH Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Sindikasi, dan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pemerintah agar mengembalikan kedaulatan demokrasi di tangan rakyat.

"Dan buka selebar-lebarnya pintu-pintu partisipasi serta kebebasan sipil, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja pemerintah dan DPR juga partai politik," kata Pratiwi Febri, dalam konferensi pers di Jakarta pada Ahad, 15 September 2019.

Kedua, AMUKK menuntut adanya pembangunan demokrasi ekonomi rakyat berdaulat yang menjamin pemerataan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, menolak investasi yang berpotensi merusak lingkungan, melanggengkan perbudakan, merampas tanah-tanah rakyat, merusak budaya serta adat dan mengorbankan kepentingan rakyat.

"Keempat, perkuat agenda pemberantasan dan penindakan korupsi dengan menghentikan pembahasan revisi Undang-undang KPK dan membatalkan pengangkatan lima komisioner KPK RI 2019-2024 terpilih," kata Tiwi.

Kelima AMUKK menuntut perbaikan reformasi TNI dan Polri. Yaitu, menolak keterlibatan TNI di ranah sipil seperti masuk ke kementerian. Keenam, mengaudit dan menghentikan seluruh bisnis TNI dan Kepolisian.

Selain itu, AMUKK juga menuntut agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, RUU Konservasi Ekosistem dan Sumber Daya Alam, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan.

Delapan, mempercepat pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pembentukan pengadilan HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa kini;

Sembilan, menolak perumusan undang-undang yang menjadi predator kehidupan rakyat dan lingkungan serta membuka ruang partisipasi bagi keterlibatan masyarakat dengan mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
"Yang berkeadilan gender, berpihak pada korban dan potensial korban, serta non diskriminasi," kata Tiwi.

Dia mengatakan, AMUKK menuntut sistem perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan yaitu agama dan kepercayaan minoritas, kelompok adat, disabilitas, perempuan dan anak, LGBTI, lansia, ras dan etnis minoritas.

Tiwi juga menjelaskan AMUKK meminta agar dijalankannya TAP MPR No IX/ Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Sumber Daya Alam.

"Terakhir, hapuskan dan batalkan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang menghambat kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, serta kemerdekaan mimbar akademik," katanya.






Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

6 hari lalu

Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

Kemenhub menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik, apa kata Wuling?


Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

7 hari lalu

Anies Baswedan Kenang Azyumardi Azra, Tasnya Paling Kecil Tapi Ilmunya Paling Banyak

Anies Baswedan mengenang Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra sebagai pribadi yang konsisten merawat demokrasi.


Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

7 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan relawan Anies Baswedan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.


Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

8 hari lalu

Azyumardi Azra Wafat, Anies Baswedan: Beliau Konsisten Menjaga Demokrasi Tetap Berkualitas

Gubernur DKI Anies baswedan menyatakan Bangsa Indonesia kehilangan atas wafatnya Azyumardi Azra yang konsisten menjaga keterbukaan dan demokrasi.


AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

11 hari lalu

AHY Sebut Buzzer Secara Masif Serang Demokrat dan Masyarakat yang Kritis

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut partainya diserang siber bayaran (buzzer) secara masif dan sistematif.


Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

22 hari lalu

Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

Cara membedakan SPBU milik pemerintah dan swasta adalah dengan melihat kode angkanya.


Presiden Tsai Ing-wen Ajak Mitra Demokrasi Taiwan Kerja Sama

36 hari lalu

Presiden Tsai Ing-wen Ajak Mitra Demokrasi Taiwan Kerja Sama

Tsai Ing-wen menganggap ancaman dari Cina adalah tanda agar Taiwan dan mitra-mitra demokrasinya harus terus bekerja sama.


Anies Baswedan Sebut Polarisasi Tak Selamanya Berujung Konflik dan Perpecahan

52 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Polarisasi Tak Selamanya Berujung Konflik dan Perpecahan

Anies Baswedan menjelasikan soal polarisasi yang berujung pada perpecahan yang dikhawatirkan orang terjadi kembali pada Pilpres 2024.


Nancy Pelosi 19 Jam di Taiwan

54 hari lalu

Nancy Pelosi 19 Jam di Taiwan

Nancy Pelosi meninggalkan Taiwan pada Rabu, 3 Agustus 2022 setelah menggembar-gembrokan demokrasi dan solidaritas Amerika Serikat.