Kajian Hukum Perguruan Tinggi Surati Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap pihak-pihak yang diduga telah melemahkan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK. ANTARA/Sigid Kurniawan/wsj.

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat kajian hukum dan antikorupsi perguruan tinggi seluruh Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo pada 11 September 2019. Jaringan pusat kajian antikorupsi menyatakan menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Melalui surat ini, kami jejaring pusat kajian hukum dan antikorupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia menyampaikan keberatan terhadap revisi UU KPK," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari dihubungi Ahad, 15 September 2019.

Pusat kajian antikorupsi membuat surat itu di Yogyakarta pada 11 September 2019. Selain Pusako Andalas, sejumlah pusat kajian yang bergabung ialah Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur dan

Dalam suratnya, pusat kajian mengingatkan pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi. Amanat itu termuat dalam Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Tap MPR No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

Munculnya berbagai badan atau lembaga pemberantasan korupsi membuktikan bahwa korupsi menjadi perhatian yang sangat serius bangsa ini. Segala bentuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi. "Lahirnya KPK merupakan puncak berbagai upaya pemberantasan korupsi." Pusat kajian antikorupsi menyampaikan dalam suratnya.

Menurut jaringan pusat kajian hukum, kerja pemberantasan korupsi seringkali terhambat upaya-upaya pelemahan KPK. Salah satu pelemahan yang terjadi adalah mendelegitimasi KPK melalui perubahan UU seperti yang saat ini. Upaya mengubah UU KPK telah berkali-kali digunakan untuk melumpuhkan kewenangan hingga mengganggu independensi KPK.

Melalui suratnya Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia menagih komitmen dan janji Presiden untuk tidak membiarkan upaya-upaya pelemahan terhadap KPK dengan menolak pembahasan revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.






Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

39 menit lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

58 menit lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

1 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

2 jam lalu

Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

Pemerintah perlu merancang pembangunan perguruan tinggi kelas dunia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

2 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

3 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

5 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.