Lukas Enembe Ragukan Kapasitas 61 tokoh Papua yang Bertemu Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal saat mengikuti rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal saat mengikuti rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe meragukan kapasitas 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ia menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. “Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah tempat mereka bertugas,” kata Lukas dalam siaran tertulisnya, Ahad, 15 September 2019.

    Menurut Lukas pertemuan itu tidak jelas. Ia meragukan mereka karena pertemuan itu terkesan dilakukan diam-diam. Selain itu, mereka sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.

    Ia akan berterima jika mereka menyampaikan akar persoalan Papua. Tapi menurut Lukas, mereka lupa ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua. “Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah.”

    Penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial tanpa melihat akar persoalan. Demikian juga aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini seharusnya memiliki kapasitas yang jelas dan mewakili seluruh komponen rakyat Papua.

    Seharusnya, kata Lukas, pemerintah pusat bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu Presiden, agar persiapannya lebih matang dan apa yang dibicarakan dengan Presiden benar-benar menyentuh akar persoalan. “Di sini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP, dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-Ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas.”

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu para tokoh masyarakat dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Dalam pertemuan itu, para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat ini menyodorkan sederet permintaan kepada Jokowi. Ketua rombongan tokoh Papua dan Papua Barat dalam pertemuan dengan Jokowi adalah Abisai Rolio. Ia Ketua DPRD Kota Jayapura sekaligus mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.