Malam ini, Polisi Turunkan 100 Personel Jaga KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa 'Aksi Rakyat Lawan Korupsi' di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2019 (Andita Rahma)

    Massa 'Aksi Rakyat Lawan Korupsi' di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2019 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menurunkan 100 personel untuk menjaga area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu malam, 14 September 2019. Pengamanan tersebut dilakukan usai adanya aksi unjuk rasa selama dua hari berturut-turut.

    "Malam ada 100 personil untuk mengamankan dan seterusnya. Ketika ada aksi unjuk rasa, kami akan turunkan personil sesuai dengan jumlah massa yang ada," kata Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Bastoni Purnama di area Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 September 2019. 

    Bastoni pun mengapresiasi jalannya aksi hari ini, 14 September 2019, yang lebih tertib jika dibandingkan dengan aksi sebelumnya pada 13 September 2019. 

    "Alhamdulillah pelaksanaan demo hari ini berjalan dengan aman, lancar, kondusif, tidak ada terjadi keributan. Semua berjalan lancar," kata Bastoni.

    Kendati demikian, massa sempat membakar spanduk dan beberapa poster di tengah-tengah aksinya. Mereka membakar seluruhnya di hadapan personel kepolisian yang tengah berjaga.

    "Kami pakai pendekatan situasional, tapi tidak sampai menimbulkan konflik dengan massa. Tunggu mereda baru dipadamkan ya," ujar Bastoni.

    Pada Jumat, 13 September 2019, unjuk rasa di KPK berujung ricuh. Massa membakar karangan bunga dan melempari wartawan dengan batu. Bahkan beberapa orang mencoba merangsek masuk untuk mencopot kain hitam di gedung KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.